DPMD Garut: Tak Ada Biaya Pendaftaran Calon Kepala Desa di Pilkades

Daerah

Jumat, 13 September 2019 | 15:02 WIB

190913150404-dpmd-.jpg

PEMILIHAN Kepala Desa (Pilkades) Serentak 2019 akan digelar di 125 desa di 35 Kecamatan Kabupaten Garut. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Garut, menegaskan, anggaran untuk proses pelaksanaan tidak dibebankan pada pemerintah desa yang akan menggelar Pilkades.

Hal tersebut diungkapkan Sekretaris DPMD Garut, Asep Jaelani, Jumat (13/9/2019). "Pilkades dianggarkan Pemerintah Kabuoaten Garut disesuaikan jumlah penduduk atau hak pilihnya. Soalnya banyak masyarakat yang bertanya-tanya terkait pendaftaran calon perangkat desa, apakah pendaftaran dipungut biaya," katanya.

Dikatakan Asep, selain anggaran untuk pelaksanaan di anggarkan oleh Pemerintah Kabupaten Garut, untuk calon kepala desa yang hendak mencalonkan tidak dibenarkan untuk mengeluarkan biaya untuk pendaftaran. "Sama buat masyarakat yang akan mencalonkan sebagai Kepala Desa (Kades) tidak di pungut biaya," katanya.

Kendati demikian dalam prose pilkades serentak setiap calon yang akan mengurus administrasi pencalonan seperti pemeriksaan kesehatan, pembuatan SKCK dan yang lainnya biaya ditanggung oleh setiap calon sedangkan DPMD tidak mengalokasikan anggaran.

“Sebanyak 125 desa dari 35 Kecamatan di Kabupaten Garut akan menggelar Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak, pada 31 Oktober 2019 mendatang. Untuk mendaftar, menjadi calon baik perangkat desa atau Kepala Desa, tidak dipungut biaya. Akan tetapi bila sedang mengurus perlengkapan, misal saat pemeriksaan kesehatan atau yang lainnya dilakukan pembayaran itu diluar tanggung jawab DPMD,” ucapnya.

Dijelaskan Asep, untuk syarat calon Kepala Desa tidak perlu menyandang gelar S1, melainkan cukup dengan ijazah SMA sederajat. Asep berharap, nanti kepala desa terpilih adalah orang yang bersih selama proses Pilkades, tanpa money politik. Masyarakat harus bisa memilih orang yang akan memberdayakan desanya, mengingat saat ini masyarakat cenderung memilih calon kades karena uang.

“Kalau calon Kades minimal ijazah SMP, sedangkan perangkan desa SMA. Selain itu yang paling penting calon Kades jangan gaptek. Sebaiknya calon kepala desa mengikuti Pilkades bukan karena euforia, tetapi tulus membangun desa dan masyarakat juga harus cerdas memilih calonnya,” pungkas Asep.

Editor: Endan Suhendra

Bagikan melalui:

KOMENTAR

BERITA LAINNYA