Ditegur Kemenkeu RI, Pemkab Garut Terancam Kena Sanksi Pemotongan DAU

Daerah

Senin, 26 Agustus 2019 | 17:05 WIB

190826165609-diteg.jpg

net

PEMERINTAH Kabupaten (Pemkab) Garut, terancam akan mendapatkan sanksi dari Kementrian Keuangan (Kemenkeu) RI beruapa pemotongan anggaran Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar 25 persen. Hal ini adanya surat teguran dari Kemenkeu terkait keterlambatan pelaporan ralisasi penggunaan anggran APBD Pemkab Garut.

“Saya kaget, hari Jumat kemarin menerima surat teguran dari Kementerian Keuangan, karena terlambatnya laporan realisasi keuangan APBD Kabupaten Garut. Tercantum disurat, apabila masih terlambat dalam menyampaikan laporan, maka Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten Garut akan dipotong 25 persen dan ini akan mengganggu kepada semua pihak,” ujar Bupati Garut, Rudy Gunawan, Senin (26/8/2019).

Dikatakan Rudy, dalam pengelolaan keuangan daerah ada tiga bagian yang harus ikut bertanggung jawab dalam adanya keterlambatan pelaporan realisasi anggaran APBD pada pemerintah pusat. Ketiga bagian tersebut diantaranya, Sekda, Bappeda dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

“Saya intruksikan kepada Sekretaris Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bapedda) dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) untuk penyusunan anggaran untuk tahun 2020. Ketiga instansi ini harus menjadi contoh, dalam penyusunan anggaran yang ekonomis dan efisien karena yang akan pertama kali akan dipublikasi ke publik dari ketiga instansi ini,” tegas Rudy.

Rudy berharap, Sekretariat Daerah lebih serius lagi dalam pengelolaan keuangan agar tidak terjadi lagi penundaan Dana Alokasi Umum yang akhirnya mengganggu program pembangunan di Kabupaten Garut. Pungkasnya.

Diketahui Pemerintah Kabupaten Garut, beberapa tahun kebelakang pernah mendapatkan sanksi tegas dari Kemenkeu dengan penundaan DAU oleh pemerintah pusat. Yang mana saat itu kondisi keuangan Pemerintah Kabupaten Garut di ambang bangkrut.

Editor: Dadang Setiawan

Bagikan melalui:

KOMENTAR

BERITA LAINNYA