Ratusan Buruh Subang Tuntut Bupati Rekomendasikan Revisi UU No. 13/2003

Daerah

Kamis, 8 Agustus 2019 | 17:59 WIB

190808180516-ratus.jpg

Dally Kardilan

RATUSAN buruh yang tergabung dalam Aliansi Buruh Subang (ABS) yang terdiri dari Kasbi, SPMKB, FSPMI dan SPG Youtex melakukan aksi unjuk rasa ke kantor Pemkab.Subang, Kamis (8/8/2019). Mereka menuntut Bupati membuat rekomendasi penolakan revisi UU 13 Tahun 2003.

Aksi yang dikawal anggota Satpol PP dan Polres Subang yang dipimpin lan gsung Kapolres, AKBP H Muhammad Joni ini berlangsung aman.

Semula mereka mendatangi Kantor Disnaker namun diarahkan ke Pemkab.Subang. Mereka sempat kesal karena tidak ada Bupati dan akhirnya diterima Asda II, DR.H.Komir Bastaman didampingi Kadisnakertran, H.Kusman Yuhana dan Kapolsek Subang, Kompol Iwan Setiawan.

“Kami tampung semua keluhan dan aspirasi para buruh dan InsyaaAlloh minggu depan Bupati akan menemui para buruh, “kata Komir usai menerimanya di ruang rapat Bupati.

Kordinator Aksi, Rahmat Saputra dalam orasinya menyatakan kalau mereka datang menolak revisi versi pengusaha dan pemerintah, juga menolak upah padat karya untuk sektor garment, serta tetap berlakukan upah minimum sektoral.

‘Yang jelas ada lima tuntutan kami, menolak revisi UU No. 13 tahun 2013 tentangketenagakerjaan, dan rancangan UU Sistem Pengupahan, “katanya.

Selain itu adanya upah padat karya di Kabupaten Subang harus ditolak dan tetap diberlakunnya upah minimum sektoral.

“Jadi pada kesempatan ini kami mendesak agar Bupati Subang membuat surat rekomendasi penolakan terkait RUU No.13 tahun 2013 dan DPRD Subang sama terkait RUU Sitem Pengupahan, “ungkap Rahmat.

Sebab bila itu terjadi yang ada hanyalah keinginan pengusaha yang telah diakomodir oleh pemerintah melalui kementrian tenaga kerja dan Presiden, serta DPR RI. Sedangkan bagi pekerja berupakan berita buruk. Jika hal tersebut dibiarkan, jangankan buruh mendapatkan upah layak karena tidak direvisi saja UU itu sudah cukup bikin kita sengsara.

“Apalagi direvisi dengan usulan para pengusaha, makin saja kita sengsara, makin saja kita jauh dari kesejahteraan. Maka kami akan terus berjuang untuk menolak revisi UU 13 tahun 2003, versi pengusaha dan pemerintah,” pungkasnya.

Editor: Kiki Kurnia

Bagikan melalui:

KOMENTAR

BERITA LAINNYA