DPRD Ciamis Panggil Instansi Terkait SK Bupati tentang Pengangkatan UKPBJ

Daerah

Selasa, 9 Juli 2019 | 19:30 WIB

190709193100-dprd-.jpg

Pepi Irawan

Rapat dengar pendapat DPRD dengan eksekutif Ciamis di aula DPRD Kab Ciamis.

DEWAN Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ciamis memanggil beberapa instansi untuk menjelaskan terkait Surat Keputusan Bupati Ciamis tentang Pengangkatan Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Sekretariat Daerah (Setda) Ciamis.

Rapat terbuka yang digelar di Gedung DPRD Ciamis, Selasa (9/7/2019), tampak hadir Asisten Daerah III Setda Kabupaten Ciamis (Asda III), Deden R.  Kepala Inspektorat Tatang, Kabag Hukum Setda Ciamis Aep, dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM).

Di dalam rapat, DPRD Ciamis mempertanyakan tanggal surat keputusan (SK) yang dikeluarkan Bupati Ciamis Herdiat tetnag pengangkatan UKPBJ. Lantaran, DPRD memiliki dua bukti SK yang keduanya mempunyai tanggal berbeda.

"Rapat terbuka ini sedang mencari pembuktian apakah SK Bupati ini dikeluarkan tanggal 8 Mei atau tanggal 9 Mei 2019," kata Ketua DPRD Ciamis, Nanang Permana.

Nanang yakin jika SK Bupati Ciamis itu pertanggal 8 Mei 2019. Namun Pemerintah Daerah dalam hal ini instansi terkait yang dipanggil DPRD Ciamis tidak mampu memberikan bukti fisik dalam rapat terbuka tersebut.

"Siapa yang mendalilkan harus membuktikan, maka kami mencari bukti itu," kata Nanang.

Meski begitu, lanjut Nanang, pihaknya tidak akan memanggil Herdiat selaku Bupati Ciamis. Sebab Bupati bisa membuktikan itu kepada DPRD Ciamis melalui asisten daerah.

"Jika tidak mau memberikan bukti fisik maka DPRD Ciamis akan mendatangi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara langsung. Itu kan lebih hebat,"

Lebih lanjut Nanang menjelaskan, Kemendagri itu memberikan izin pelantikan IKPBJ, bukan mengeluarkan izin penetapan. Artinya, jelas Nanang, Kemendagri mengizinkan Bupati Ciamis melantik Kepala UKPBJ.

Sementara, surat izin Kemendagri tertanggal 9 Mei 2019. Maka terlihat aneh jika SK yang dikeluarkan Herdiat bersamaan dengan surat izin Kemendagri (9 Mei 2019). "Kapan bacanya Kemendagri, meskipun surat bisa dikirim melalui surat elektronik. Dilantiknya juga tanggal 9, ini dipertanyakan," tegas Nanang.

Sementara itu asda III Deden Wahidin mengakui, di SK tersebut ada kesalahan pengetikan lampiran dan pertanggal 8 Mei 2019

"Ya saya mengakui disini ada kesalahan pengetikan adminitrasi. Tetapi saya selaku asda tidak pernah memaraf SK yang keluar per tanggal 8 Mei dan lampiran itu akan saya revisi sesegera mungkin," jelasnya.



Editor: Dadang Setiawan

Bagikan melalui:

KOMENTAR

BERITA LAINNYA