Para Ulama dan Tokoh Pemuda di Kabupaten Ciamis Tolak Aksi Kerusuhan

Daerah

Kamis, 13 Juni 2019 | 15:23 WIB

190613152627-para-.jpg

ist

Sejumlah ulama, pimpinan pondok pesantren, dan tokoh pemuda di Kabupaten Ciamis Jawa Barat, dengan tegas menolak aksi kerusuhan terkait sengketa Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK).

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Panjalu, ustadz H. Solihin, mengajak seluruh warga masyarakat, khususnya warga Kecamatan Panjalu, untuk menjaga ketertiban, keamanan, kerukunan, ketentraman, dalam hidup beragama dan bermasyarakat.

“Kami menolak dan menentang segala bentuk kerusuhan, kekerasan, dan sejenisnya, termasuk penyebaran berita hoax. NKRI harga mati,” terang ustadz H. Solihin, dalam keterangan bersama para ulama, melalui tulisan yang dikirim ke redaksi galamedianews.com, di Jakarta, Rabu (12/06/2019).

Dalam keterangan tersebut, Ketua MUI Baregbeg Ciamis, H. Nana, juga menyampaikan, atas nama MUI Baregbeg, beliau menolak keras segala bentuk radikalisme dan tindak kekerasan selama pelaksanaan sidang-sidang MK. “Kami berharap sidang MK berjalan lancar dan damai,” ungkapnya.

Hal yang sama juga ditegaskan Pengasuh Pondok Pesantren Al Muawanah Cinangka Rajadesa Ciamis, KH Didi Jubaedi. “Kami menghimbau kepada warga masyarakat Ciamis, jangan mudah terprovokasi dengan berita-berita hoaks. Terkait hasil Pilpres, kami berharap masyarakat menghargai hasil pemilu dan menyerahkan sepenuhnya sengketa Pilpres pada MK,” ujar Didi.

Sikap serupa juga disampaikan berbagai oraganisasi masyarakat (Ormas) di Ciamis. Antara lain, Ketua PAC Pemuda Pancasila Rancah Tambak Sari Ciamis, Agus Susilo, mengajak masyarakat untuk tidak terprovokasi berita hoaks yang mengarah pada kerusuhan. “Karena yang rugi dan menanggung akibatnya tak lain masyarakat kita juga. Untuk itu jaga keamanan dan kondusifitas di lingkungn masing-masing,” tegas dia.

Pimpinan Cabang LSM Gema Anker Ciamis, Ujang Haeruman, juga menyuarakan hal yang sama. “Menolak keras segala bentuk kerusuhan pasca Pilpres 2019, karena kerusuhan itu tidak mencerminkan sistem demokrasi yang sebenarnya,” jelas Ujang.

Kerusuhan, jelas Ujang, hanya akan menimbulkan disintegrasi bangsa yang lebih mendalam. “Oleh karena itu untuk semua elemen-emen yang ada di negara ini, mari saling menghormati demokrasi dan proses-proses yang sedang dilakukan MK,” sambungnya.

Ketua Komunitas Motor NMax, Kecamatan Panjalau, Gagah, juga menyatakan penolakannya. Pihaknya menentang segala bentuk kerusuhan, kekerasan ataupun sejenisnya. “Kami mendukung semua aparat negara, khususnya TNI dan Polri dalam menindak oknum ataupun pihak-pihak yang merusak NKRI sifat Kenegaraan,” ujarnya.

Editor: boedi azwar

Bagikan melalui:

BERITA LAINNYA

KOMENTAR