PISP Desak DPRD Garut Bentuk Tim Pansus Pasar Leles

Daerah

Rabu, 12 Juni 2019 | 18:48 WIB

190612185009-pisp-.jpg

DEWAN Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Garut didesak agar segera membentuk panitia Khusus (Pansus) untuk menelusuri potensi kerugian negara senilai Rp 800 juta dari proyek pembangunan Pasar Leles.
Ketua Badan Pakar Pusat Informasi dan Studi Pembangunan (PISP) Kabupaten Garut, Hasanudin mengatakan, DPRD tidak bisa diam saja melihat proyek pembangunan Pasar Leles yang gagal dan telah merugikan negara. Sebagai lembawa legislatif, menurutnya, dewan harus ikut mengurai permasalahan yang terjadi dalam pembangunan Pasar Leles.
“Rekomendasi kita, DPRD harus buat Pansus. Ini sudah jelas-jelas merugikan negara dan para pedagang Pasar Leles yang sampai saat ini masih berdagang di pasar sementara,” ujarnya, Rabu (12/6/2019).
Menurut Hasanudin, pembangunan Pasar Leles adalah proyek gagal dan harus ada pihak yang bertanggungjawab atas gagalnya proyek tersebut. Karena itu, DPRD harus menelusuri siapa pihak yang paling bertanggungjawab atas gagalnya pembangunan Pasar Leles ini.
“Pasar Leles ini kan tidak selesai pembangunannya, BPK juga menemukan ada potensi kerugian negara, harusnya ada pihak yang bertanggungjawab,” ucapnya.
Hasanudin menilai, sampai saat ini Pemkab Garut seperti cuci tangan terkait gagalnya pembangunan Pasar Leles. Malah Bupati Garut pun lebih menyalahkan pemborong atas gagalnya pembangunan Pasar Leles. Hasanudin  khawatir, DPRD pun nantinya malah ikut cuci tangan dan tutup mata atas masalah ini.
“DPRD jangan seperti bupati dan dinas (Disperindagpas), malah menyalahkan pemborongnya. Padahal yang nunjuk pemborong mereka juga (bupati dan Dinas). DPRD harus bikin Pansus biar semuanya jelas, siapa yang harus bertanggungjawab,” katanya.

Editor: Kiki Kurnia

Bagikan melalui:

KOMENTAR

BERITA LAINNYA