Ketua DPRD : Pencemaran Kotoran Ternak Merupakan Kejahatan Lingkungan

Daerah

Minggu, 12 Mei 2019 | 16:52 WIB

190512165329-ketua.png

Agus Supriyatman

BERKAITAN dengan penolakan warga di RT 05,06,07,08 blok Nambo Dusun Sukamaju, Desa Sukamaju,  Kecamatan Mangunjaya Kabupaten Pangandaran, soal keberadaan kandang penggemukan sapi yang sudah telah melakukan pencemaran lingkungan dari kotoran sapi hingga menyebabkan bau tak sedap ke perkampungan.

Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran Iwan M Ridwan mengatakan, setelah dirinya mendapat dokumen terkait perijinan baik, SIUP, TDP, dan IMB ada beberapa kejanggalan keluarnya ijin-ijin tersebut.

"Memang benar pemerintah daerah berkewajiban memberikan kemudahan dan fasilitasi bagi para investor, tetapi tidak boleh juga ada ketentuan yang dilanggar misalnya dalam dokumen perijinan yang dikeluarkan semua status tanahnya milik sendiri IMB yang dikeluarkan tahun 2015, 2017, dan terbaru 2019, padahal jelas lokasi tersebut tanah negara (TN), pertanyaannya kapan tanah TN bisa menjadi milik sendiri, saya sudah konfirmasi ke BPN katanya belum pernah menerbitkan sertifikat atas nama perusahan dilokasi tersebut, status tanahnya bagaimana,"jelas Iwan M Ridwan pada galamedianews.com saat meninjau lokasi Peternakan, Minggu (12/5/2019).

Lebih lanjut Iwan menambahkan, persoalan kedua terkait persetujuan warga atau ijin lingkungan, pertama tahun 2015 ditandatangani 4 orang terbit tahun 2017, dan IMB pada bulan Maret 2019 terbit padahal pada bulan November 2018 warga di 4 RT di RW 8 sekitar lokasi kandang tersebut melakukan penolakan.

"Kenapa dinas terkait bisa mengeluarkan ijin IMB tersebut, ada apa kan jelas warga melakukan penolakan di bulan November 2018 ada apa ini saya minta pihak berwajib usut sampai tuntas," katanya.

Menurut Iwan, pihak perusahaan ini sudah banyak memanipulasi, juga instansi pemerintahan dinas terkait juga salah, sudah jelas mengabaikan rekomendasi DLH Provinsi Jabar, dan enam tahun lebih masyarakat dirugikan akibat pencemaran lingkungan terutama sumber air dan udara.

"Limbah yang langsung dibuang kesungai jelas ini ada pelanggaran yang dilakukan pengusaha, saya minta kepada Pemda untuk pro aktif segera selesaikan permasalahan ini, khawatir warga ada yang berbuat diluar batas, karena sekarang saja sudah ada pengaduan ke polisi 7 warga yang dilaporkan ke polisi 3 sudah diperiksa, 4 sudah dipanggil dan 4 orang tersebut diundang lagi, silahkan itu kewenangannya pihak berwajib," kata Iwan.

Dikatakannya, ini kan warga sedang memperjuangkan masalah pencemaran lingkungan kenapa malah dilaporkan itu tidak bisa dituntut pidana maupun perdata, dirinya ingin tahu pengaduan laporan ke polisinya terkait apa dirinya tidak tahu..

"Akibat belum ditanganinya persoalan pencemaran tersebut, seharusnya dinas-dinas yang terintegrasi semua saling mendukung tidak sendiri-sendiri,"ucap Iwan M Ridwan lagi.

Padahal jelas pada saat kunjungan pa bupati dan wakil bupati juga pihak pengusaha agar tidak menambah kapasitas Sapi lagi sebelum semua perijinan beres dan IPAL dibuat, malah saat ini perkiraan jumlah sapi ada seribu ekor lebih.

"Saat ini saya pastikan dikandang tersebut lebih dari 1000 ekor sapi, saya kurang faham seharusnya pemda segera mengambil tindakan daripada warga nelakukan tindakan yang tidak diinginkan," jelas Iwan lagi

Kepada pihak pengusaha apa sih susahnya membuat tempat pengelolaan limbah yang benar sesuai kapasitas kandang supaya tidak ada pencemaran air dan udara, dirinya menghimbau segera pemda bertindak tegas.

"Saya sebagai warga dan juga ketua DPRD  kalau tidak segera diselesaikan secepatnya, saya akan membuat rekomendasi ke Pemda untuk menutup peternakan penggemukan sapi tersebut, seraya menuturkan berdasarkan informasi pengurusan ijin retribusi IMB yang terakhir terbit bulat Maret 2019 sudah mengeluarkan uang 250 juta, setelah dicek ke perijinan katanya menerima 96 juta, kemana itu sisa uangnya,"pungkasnya.

Editor: Kiki Kurnia

Bagikan melalui:

BERITA LAINNYA

KOMENTAR