Penanganan Korupsi di Garut Dilakukan Usai Pemilu

Daerah

Sabtu, 13 April 2019 | 13:24 WIB

190413132548-penan.jpg

merdeka.com

Ilustrasi korupsi.

TIM Khusus Kejaksaan Negeri Garut, akan melakukan pemanggilan anggota DPRD dan unsur pimpinan DPRD termasuk Sekretariat DPRD, terkait penanganan kasus korupsi. Pemanggilan itu dilakukan setelah Pemilu selesai.

"Kita akan mulai memanggil secara resmi setelah selesai pesta demokrasi. Kita menjaga situasi agar kondusif, jangan sampai kasus yang sedang ditangani ada kepentingan dari berbagai pihak," ucap Kepala Seksi Intelejent yang juga Ketua Tim Khusus dari Kejaksaan Negeri Garut, Dodi Witjaksono,SH, MH, Sabtu (13/4/2019).

Dodi mengaku terkait proses pemanggilan anggota DPRD dan pimpinan DPRD tidak harus menunggu izin dari Gubernur Jawa Barat. Soalnya, ada aturan yang bisa digunakan dalam proses pemanggilannya.

"Kami berjanji akan mengusut tuntas dugaan yang terjadi di DPRD Garut, termasuk anggaran makan minum dan anggaran perjalanan dinas baik di Sekretariat dan pimpinan DPRD," singkatnya.

Sementara Komite Rakyat Anti Korupsi (KRAK) Garut, mendesak Polres Garut dn Kejaksaan Negeri Garut mengusut tuntas dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di Kabupaten Garut yang saat ini sedang dilakukan proses penyelidikan.

"Ada beberapa kasus yang saat ini sedang dilakukan penyelidikan baik oleh Polres Garut dan Kejaksaan Negeri Garut, keduanya menyelidiki dugaan tindak pidana korupsi. Kejaksaan menyelidiki kasus di lingkungan DPRD dan Polres Garut menyelidiki kasus ternak sapi tahun anggaran 2015. Namun, karena memasuki Pemilu serentak prosesnya terlihat lambat," ujar Ketua Komite Rakyat Anti Korupsi (KRAK) Garut, Rizal.

Rizal menuturkan, berdasarkan hasil konfirmasi baik dengan Polres Garut dan Kejaksaan Negeri Garut, penanganan kedua kasus yakni dugaan tindak pidana korupsi ternak sapi tahun 2015 serta dugaan korupsi yang terjadi di DPRD Garut akan dilanjutkan setelah pelaksanaan Pemilu.


Editor: Dadang Setiawan

Bagikan melalui:

BERITA LAINNYA

KOMENTAR