Buntut Soal USBN, Kabid SMP dan Kasie Kurikulum Disdik Garut Dicopot

Daerah

Jumat, 12 April 2019 | 21:39 WIB

190412214006-buntu.jpg

BUNTUT dari adanya polemik yang dinilai mendiskreditkan ormas Banser dalam soal USBN SMP di Kabupaten Garut, tersiar kabar jika Kepala Bidang SMP dan Kepala Seksi (Kasie) Kurikulum Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Garut dicopot dari jabatannya.

Kabar tersebut diperoleh setelah beredar surat pengajuan dari Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kabupaten Garut, Totong S.pd,M.pd, yang ditujukan kepada Bupati Garut, Rudy Gunawan.

Dalam surat tertulis tanggal 10 April 2019 yang ditandatangani oleh Kadisdik tersebut, berisi usulan pemberian sanksi kepada Kabid SMP dan Kasie Kurikulum Disdik Garut berupa pemberhentian dari jabatannya.

Selain Kabid SMP dan Kasie Kurikulum, sanksi juga akan diberikan kepada tim penyusun soal, dalam hal ini Musyawarah Guru Mata pelajaran (MGMP) Bahasa Indonesia.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, dalam soal USBN mata pelajaran Bahasa Indonesia yang diujiankan pada Rabu (10/4/2019) lalu, berisikan kutipan soal tentang insiden pembakaran bendera yang disebut Banser sebagai bendera HTI saat peringatan Hari Santri Nasional (HSN) di Alun-alun Kecamatan Limbangan, Kabupaten Garut.

Di soal nomor 9 yang terdapat di halaman 3 tersebut tertulis, " Tokoh ulama Garut Tatang Mustafa Kamal mengecam aksi pembakaran bendera Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang dilakukan Bantuan Ansor Serbaguna (Banser) Nahdlatul Ulama (NU).

Pengasuh Pondok Pesantren Nurul Huda Melangbong Garut itu mendesak agar anggota Banser NU segera menyampaikan permintaan maaf karena anggotanya telah menghina kalimat tauhid dan umat Islam di seluruh dunia," begitu pernyataan teks 1 dalam soal tersebut.

Soal yang memuat 2 teks pernyataan itu memuat jawaban pilihan ganda A,B,C,dan D. Dalam salah satu poin jawabannya, menyatakan agar organisasi Banser dibubarkan karena tidak berguna dan cenderung arogan.

Sehingga hal itu sontak menimbulkan gelombang protes dari sejumlah organisasi sayap NU, seperti Banser, IPNU, dan PMII dengan mendatangi kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Garut di Jalan Pembangunan untuk meminta klarifikasi pada Rabu (10/4/2019) sore.

Kedatangan mereka diterima langsung oleh Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kabupaten Garut, Totong S.pd, M.pd, diruang kerjanya. Sempat terjadi perbincangan alot antara pihak Banser NU dengan Disdik Garut. Namun pada prinsifnya Disdik Garut mengaku salah dan teledor atas munculnya soal USBN itu.

Ketua PAC Ansor, Tarogong Kaler, R. Muhammad Sofiyulloh, mengaku dengan munculnya soal USBN yang menyinggung terkait pembakaran bendera HTI oleh Banser menjadi polemik di masyarakat.

“Kita hanya klarifikasi, ada kesengajaan atau tidak? Itu saja,” ujarnya.

Sofiyulloh menilai, munculnya soal itu sangat menyudutkan dan merugikan organisasi Banser. Pasalnya, dalam narasi itu seakan-akan Banser NU adalah organisasi anarkis. Pihaknya pun menuntut agar seluruh naskah ujian Bahasa Indonesia itu ditarik dan di ulang lagi.

Selain itu, Banser Nu juga menuntut Kabid SMP dan Kasie Kurikulum Disdik Garut dicopot dari jabatannya. Pasalnya, kedua pejabat teknis ini dinilai telah lalai dalam menjalankan tugasnya sehingga harus bertanggung jawab.

“Saya menuntut Kabid dan Kasie dicopot. Mereka telah lalai dalam pembuatan soal ini,” katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kabupaten Garut, Totong, menyebut jika pembuatan soal USBN tidak seluruhnya dikerjakan oleh Kabupaten Garut. Porsinya, 80 persen dari Garut dan 20 persen dari pusat.

Totong juga mengakui, selama ini dirinya sudah sering kali mewanti-wanti kepada tim penyusun, dalam hal ini MGMP (Musyawarah Guru Mata Pelajaran) agar dalam pembuatan soal tidak menyinggung hal-hal yang sensitif.

"Kelihatanya ini dibuat dari Tim MGMP Garut, karena kalau nasional pasti sudah buming," katanya.

Totong pun menilai, tuntutan pencopotan beberapa kasi dan kepala bidang merupakan sesuatu yang wajar karena soal yang dibuat tersebut sudah sangat menyinggung NU dan Ansor.

"Tuntuan itu (pencopotan kasi dan kabid) sangat wajar, saya pribadi sebagai warga Nahdilyin sangat kecewa dengan kejadian ini," ucapnya.

Dengan kejadian ini, Totong pun mengaku akan mengusulkan kepada pimpinan beberapa pejabat terkait untuk mempertanggungjawabkan. Diantaranya ada Kabid SMP, Kasi Kurikulum dan tim MGMP yang memiliki kewenangan untuk hal itu (pembuatan soal).

"Kami akan mengusulkan kepada Bapak Bupati agar ada punishment bagi pihak terkait, dan usulan pemberhentian. Kami juga akan menarik semua berkas mata pelajaran Bahasa Indonesia yang sudah di USBN-kan, dan ujiannya diulang kembali," katanya.

Editor: Endan Suhendra

Bagikan melalui:

BERITA LAINNYA

KOMENTAR