4 Saksi Sebut Terdakwa "Pencaplok" Lahan Pemkab Tangerang Tak Berizin

Daerah

Selasa, 12 Februari 2019 | 08:08 WIB

190212081014-4-sak.jpg

Eddie Karsito

Sidang kasus dugaan pencaplokan aset Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang atas terdakwa Direktur PT. MPL (Mitra Propindo Lestari) Tjen Jung Sen, 66, kembali digelar. Sidang yang berlangsung di Ruang Sidang 2 Pengadilan Negeri Tangerang, Senin (11/02/2019) ini, beragendakan mendengarkan keterangan saksi-saksi.

Para saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum berjumlah empat orang. Mereka merupakan pegawai dari Pemkab Tangerang, diantaranya adalah Staf Bagian Hukum Setda, Dinas Tata Ruang dan Bangunan, serta Dinas Bina Marga. Demikian antara lain, bunyi keterangan pers yang dikirim ke redaksi galamedianews.com, di Jakarta, Selasa (12/02/2019).

Dalam persidangan tersebut, Abdullah Rizal, Hendri Hermawan, Masur Rofik serta Irwan Irmansyah pun dicecar banyak pertanyaan oleh hakim, jaksa, serta pengacara. Berdasarkan pantauan, pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan adalah seputar izin pembangunan jalan atau akses menuju Kawasan industri dan Parsial 19.

Selama diminta menjawab pertanyaan tersebut, para saksi di muka persidangan secara bergiliran menjawab, bahwa PT. MPL tidak memiliki izin membangun jalan di atas lahan Pemkab Tangerang.

“Bangunan yang didirikan ini di atas tanah Negara. Setelah hasil dari peninjauan lapangan oleh tim dari Pemkab Tangerang bahwa dokumen perizinan pembangunannya tidak ada,” kata Rizal, merupakan pegawai Bagian Kukum Setda Pemkab Tangerang.

Menurut Rizal, yang juga merupakan pelapor dalam kasus ini, memperkarakan bahwa terdakwa melanggar Pasal 69 Undang-Undang No 26/2007, tentang Penataan Ruang lantaran hendak memanfaatkan ruang yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang.

"Di Desa Laksana tepat di bantaran Kali Asin ini tidak boleh dibangun jalan karena memang akses jalan itu tidak dapat digunakan untuk kepentingan industri," ucapnya.

Sementara itu Hendri Hermawan menuturkan, berdasarkan hasil pengamatan timnya dari Dinas Tata Ruang, bahwa terdakwa tidak memiliki izin dalam mendirikan bangunan jalan. Hal itu, juga berdasarkan laporan dari Kementerian PUPR.

“Saya mengetahui ada pemanfaatan tata ruang pada saat izin industri terutama dari sisi AMDAL. Itu belum ada izinnya. Yang saya tahu dari 2017 sampai 2018 belum ada pengajuan izin untuk pembangunan jalan,” ucapnya.

Dua saksi lain, Masyur dan Irwan Irmansyah, yang dimintai keterangan secara bersamaan, menyampaikan adanya pelanggaran yang dilakukan terdakwa terkait pemanfaatan tata ruang.

"Atas dasar perintah pimpinan kami terdapat laporan pembangunan jalan yang tidak berizin. Kami pernah cek dua kali setelah ada laporan itu pada bulan februari 2018," ungkap Masyur.

Setelah mendengarkan keterangan para saksi, Ketua Majelis Hakim  Gunawan memutuskan untuk menunda persidangan. Selanjutnya sidang akan kembali digelar dengan agenda mendengarkan saksi-saksi yang akan dihadirkan kembali oleh Penuntut Umum, Kamis, 14 Februari 2019 mendatang.

Diketahui sebelumnya, Tjen Jung Sen, didakwa melanggar Pasal 69 dan Pasal 71 UU No 26/2007 tentang Tata Ruang dengan ancaman hukuman penjara 3 tahun dan denda Rp500 juta.

Kasus bergulir setelah Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA) Kabupaten Tangerang memperingati PT. MPL untuk menghentikan pembangunan jalan atau akses menuju Kawasan Parsial 19. Pasalnya, kawasan industri yang berada di sekitar Sungai Turi tersebut merupakan daerah resapan air dan kawasan hijau milik Pemkab Tangerang yang dilarang membeton maupun mendirikan bangunan di atasnya.

Karena peringatan tersebut tidak diindahkan oleh PT. MPL, pihak DBMSDA melaporkan perusahaan itu ke Polda Metro Jaya. Tjen Jung Sen pun ditetapkan sebagai tersangka dan kasusnya disidangkan di PN Tangerang.

Editor: boedi azwar

Bagikan melalui:

BERITA LAINNYA

KOMENTAR