180713110142-ggw-p.jpg

Robi Taufik Akbar

Sekretaris Jenderal GGW, Yuda Ferdinal

GGW: Predikat WTP Pemkab Garut Masih Menyisakan Masalah

Daerah

Jumat, 13 Juli 2018 | 11:01 WIB

Wartawan: Robi Taufik Akbar

GARUT Governance Watch (GGW) mempertanyakan penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diraih Pemerintah Kabupaten Garut selama tiga kali berturut-turut. Pasalnya, GGW menilai kondisi pengelolaan keuangan di Pemkab Garut masih terbilang carut marut.   

"Temuan masih ada saat pemeriksaan BPK RI, diantaranya, kesalahan penganggaran belanja barang dan belanja modal TA 2017 pada dinas PUPR dan Dispora," kata Sekretaris Jenderal GGW, Yuda Ferdinal, Jumat (13/7/2018).

Yuda mengakui, bukan hal mudah untuk bisa meraih predikat WTP kriteria yang digunakan BPK RI dalam memberikan predikat terhadap penyajian Laporan Keuangan. Karena penilaian tersebut melihat kepatuhan terhadap peraturan Perundang-Udangan, efektifitas pengendalian sistem intern, penerapan standar akuntansi pemerintahan, penataan dan pengelolaan aset tetap.

Yuda menjelaskan, Gedung Art center merupakan gedung milik Pemerintah Kabupaten Garut sehingga seharusnya belanja untuk gedung Art Center dianggarkan dalam belanja modal.

Selain itu,penataan lapang basket SMAN 3, Cibatu sejak oktober 2016 telah diserahkan oleh Pemda Kbupaten Garut kepada Provinsi Jawa Barat, seharusnya belanja penataan lapang basket dianggarkan dalam belanja barang yang akan dihibahkan untuk pihak ketiga.  

"Kondisi tersebut diatas tidak mengakibatkan laporan keuangan tidak mencerminkan akun jenis belanja sebenarnya," jelasnya.

Selain permasalahan tersebut, masih ada permasalahan lainnya yang menjadi PR bagi Pemkab Garut, di antaranya, penghapusan piutang Pajak Bumi sektor Pedesaan dan perkotaan, Pengelolaan Investasi Jangka panjang permanen Pemda TA 2017.

"Kami menilai penghargaan yang didapat Pemkab Garut saat ini hanya untuk kepentingan pencitraan pucuk pimpinan semata. Selain itu ini masih pemeriksaan secara administratif, jika diperdalam lagi tidak menutup kemungkinan bisa saja ditemukan kasus korupsi," ujarnya.


Editor: Brilliant Awal

Bagikan melalui:



BERITA LAINNYA

KOMENTAR