KPI Jabar Terima 2.700 Laporan Sengketa Informasi Publik

net

KPI Jabar Terima 2.700 Laporan Sengketa Informasi Publik

Daerah

Kamis, 7 Desember 2017 | 18:03 WIB

Wartawan: job5

SENGKETA  informasi antara masyarakat dengan badan publik relatif masih tinggi.  Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat telah menerima hampir 2.700 laporan sengketa informasi.

Dari jumlah sengketa itu, hampir 60% diselesaikan melalui proses yudikasi dan sisanya melalui mediasi. Hal tersebut diungkapkan Komisioner Bidang Sosialisasi Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat, Ijang Faisal, seusai menjadi narasumber dalam kegiatan workshop Undang-Undang 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di aula Politeknik Sukabumi, Kamis (7/12/2017).

"Laporan sengketa informasi yang kami terima cukup banyak. Sejak dibentuk pada 2011 lalu, sampai sekarang kami tangani hampir 2.700 sengketa. Tugas kami menyelesaikan sengketa informasi itu,“ katanya.

Ijang mengatakan, penyelesaikan sengketa informasi biasanya dilakukan komisioner memberikan  solusi. Tidak hanya dialkukan mediasi dengan memanggil para pihak. Tapi penyelesaiannya dengan cara ajudikasi (kesepakatan) melalui persidangan.

“Sekitar 60 persen kasus yang kami tangani selesai dengan cara ajudikasi persidangan,  sisanya mediasi. Pada umumnya yang bersengkata itu masyarakat dengan badan publik pemerintah,” katanya.  

Tingginya pengaduan, lanjut Ijang, karena dipicu dua sisi berbeda. Selain  karena dipicu semakin meningkatnya kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan keberadaan lembaganya KI, tapi  bisa juga tidak.  Apalagi banyak  kasus yang masuk diajukan pihak yang sama.

“Karena itu, kami berharap gelar workshop untuk mendorong  badan publik agar siap menjalankan KIP  baru ke masyarakatnya.  Bila mereka lebih mengetahui ada undang-undangnya, kemungkinan  semakin banyak lagi yang mengadu ke KI,” katanya.

Relatif cukup banyaknya laporan yang diterima Komisi Informasi, kata Ijang Faisal,  setidaknya mengindikasikan jika Undang-Undang Nomor 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik belum diimplementasikan secara menyeluruh di setiap badan publik. Padahal semangat terbitnya undang-undang itu subtansinya mengubah paradigma.

"Kalau dulu informasi masih itu tertutup tanpa terkecuali. Kalau sekarang informasi dibuka dengan kecualinya kecil. Undang-undang ini mendorong bagaimana badan publik bisa terbuka dari sisi informasi,” katanya.

Keterbukaan, kata Ijang, menyangkut soal trust (kepercayaan) masyarakat terhadap badan publik. Pemerintahan sekarang kan hasil dari demokrasi. “Proses demokrasi akan berjalan baik kalau masyarakat percaya karena badang publiknya terbuka,” katanya.

Ijang mengatakan, hak masyarakat untuk mendapatkan informasi dari badan publik mulai diberlakukan 2010 lalui. Undang-undang ini diterbitkan untuk mendorong badan publik terbuka dalam menginformasikan baik mengenai penggunaan anggaran maupun program yang telah dan belum dilaksanakan pemerintah atau SKPD.

“Pelaksanaan undang-undang ini menyangkut kepercayaan masyarakat dalam negara demokrasi. Proses demokrasi itu akan berjalan baik kalau kepercayaan masyarakat semakin baik dan bisa terwujud kalau badan publiknya terbuka,”ujarnya.

Hasil evaluasi KIP Provinsi Jawa Barat, pada dasarnya semua kota dan kabapaten di Jawa Barat telah mengaplikasikan peraturan tersebut. Namun, hanya beberapa kota dan kabupaten  yang relatif baik, antara lain, Kota Bandung, Kota Depok  dan Kota  Bogor.

“Masyarakat yang butuh informasi sudah ada dan mudah didapat. PPID (Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi) menjalakankan tugas dengan baik,  dokumentasi yang diminta juga ada. Nah, untuk Kota Sukabumi sudah bagus, tapi terus didorong agar  informasi dan dokumentasinya lebih baik lagi.  Ketika masyarakat membutuhkan , sudah ada,  tapi harus jelas juga peruntukannya,” katanya.

Sementara Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Sukabumi, Gabril Majid Sukarman mengatakan keterbukaan informasi publik di Kota Sukabumi sudah berjalan. Setiap komponen dan elemen masyarakat yang menginginkan informasi dan dokumentasi selalu dilayani asalkan harus jelas peruntukkan dan kegunaannya.

"Hanya kadang-kadang ada oknum tertentu yang mintanya aneh-aneh. Itu perlu dikecualikan. Kalau selama ini ada kepolisian atau kejaksaan dan aparat penegak hukum minta informasi dan dokumentasi, kami berikan karena jelas penggunaannya," kata Gabril.       

Berbagai fasilitas yang disiapkan pun, jelas Gabril, pada intinya memberikan informasi dan dokumentasi kepada publik. Misalnya berbagai kegiatan aparatur pemerintah daerah rutin diunggah di situs resmi termasuk di media sosial.

"Kita aktif karena banyak memberikan informasi ke publik. Apalagi sekarang kita punya aplikasi E-Lapor yang terintegrasi langsung ke Kemenpan-RB dan sekretaris negara,” katanya. (Poppy Siti Sopiah)

Editor: Dadang Setiawan

Bagikan melalui:



BERITA LAINNYA

KOMENTAR