Polisi Limpahkan Berkas Kasus Korupsi yang Melibatkan Kepsek Ke Kejari Tasikmalaya

Crime Story

Kamis, 10 Oktober 2019 | 13:12 WIB

191010131349-polis.jpg

Septian Danardi

SETELAH melengkapi berkas hampir satu tahun, kasus tindak pidana korupsi pemungutan dana bantuan operasional sekolah (BOS) SDN se-Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya, akhirnya P-21 atau dilimpah ke Kejaksaan Negeri Tasikmalaya, Kamis (10/10/2019).

Kasus penyelewengan anggaran tahun anggaran 2018 itu menyeret tersangka (AG) Ketua Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) Kecamatan Salawu. Dengan didampingi pengacaranya, AG menutup wajahnya saat keluar dari Polres Tasikmalaya, lalu dibawa menggunakan kendaraan tahanan polisi bersama berkas dan barang bukti.

Saat ini AG lebih fokus mengikuti proses pelimpahan sebelum persidangan.

"Kami mendampingi AG dalam proses pelimpahan dari Kepolisian ke Kejaksaan. Nanti AG dalam persidangan akan menyampaikan fakta-fakta lain terkait kasus yang menjeratnya. Nanti kami juga akan ungkap temuan lain," kata pengacara AG, Bambang Lesmana, saat di Mako Polres Tasikmalaya.

Kapolres Tasikmalaya, AKBP Dony Eka Putra menyebutkan, tersangka AG yang berstatus PNS terbukti telah menyalahgunakan wewenang dan jabatannya guna mengeruk keuntungan pribadi.

"Tersangka dengan kasus tindak pidana korupsi dana BOS sudah kita P 21. Penyidikannya sudah lengkap, tersangka AG terbukti menyahgunakan wewenang untuk memperkaya diri sendiri," katanya.

Sementara modus operandi tersangka AG yaitu melakukan pungutan liar dengan cara mewajibkan SD se-Kecamatan Salawu untuk membeli barang-barang kebutuhan sekolah menggunakan dana BOS melalui pelaku.

Dari 40 item barang yang diwajibkan untuk dibeli oleh pihak sekolah, lanjut Doni, ada 38 item yang tidak sesuai dengan petunjuk teknis pengelolaan dana BOS, tidak sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) RI Nomor 1 Tahun 2018. "Hanya dua item saja yang sesuai dengan ketentuan," ungkapnya.

Dikatakan Doni, AG ditetapkan tersangka karena kedapatan membawa barang bukti uang tunai di dalam tas yang dibawanya sebesar Rp 145.854.000. Selain itu, ada juga uang tunai sebesar Rp 690.581.000 yang juga hasil penyalahgunaan dana BOS disimpan di kantor UPT Pendidikan Salawu.

Namun, kata Doni, berdasarkan penghitungan auditor dari Inspektorat, kerugian keuangan negara dari kasus pungutan dana BOS ini hanya sebesar Rp 50.429.075. Nominal kerugian negara ini bisa saja bertambah angkanya, baik nanti saat di persidangan maupun saat di Kejaksaan.

Disinggung ada tersangka lain dalam kasus ini, kata Doni, untuk sementara satu orang yang kita ajukan sebagai tersangka AG ke kejaksaan.

Kerugian negara hanya 50 juta lebih, terlepas nanti hasil peraidangan bisa bertambah lain soal, yang pasti kita amankan delapan ratus juta lebih," ujarnya.

AG bisa dijerat pasal 2 dan atau pasal 3 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

"Ancaman pidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama 20 tahun dengan denda paling sedikit Rp 200 juta paling banyak Rp 1 Miliar," katanya.

Editor: Brilliant Awal



Bagikan melalui:

KOMENTAR

BERITA LAINNYA