Buzzer Pembuat Resah, Islam Solusi Kenyamanan Negeri

Citizen Journalism

Selasa, 5 November 2019 | 16:04 WIB

191105155522-buzze.jpg

MEDAI sosial menjadi wadah berkumpulnya para buzzer, khususnya saat Indonesia memasuki 'musim politik'. Istilah buzzer ini lagi viral di Indonesia. Pertanyaannya, apa itu buzzer? Buzzer adalah kata Bahasa Inggris yang berarti lonceng atau alarm. Lonceng atau alarm ini membantu memanggil dan mengumpulkan orang untuk melakukan sesuatu. Buzzer ini biasa disebut sebagai pendengung, penggaung atau penggonggong.

Informasi bohong atau hoax yang berseliweran di media sosial Facebook, Twitter, Instagram, serta pesan Whatsapp salah satunya adalah akibat ulah para buzzer. Mereka tidak bertindak sendirian, tapi berkelompok yang terorganisir. Mereka bergerak dan digerakkan layaknya pasukan di dunia siber.

Penggunaan pasukan siber terjadi di dunia perpolitikan di Indonesia. Pemerintah dan partai-partai politik Indonesia mengerahkan serta membiayai pasukan siber alias buzzer di media sosial untuk memanipulasi opini publik. Demikian hasil penelitian para ilmuwan dari Universitas Oxford Inggris baru-baru ini. Pengerahan buzzer oleh pemerintah Indonesia itu diulas dua ilmuwan Oxford, Samantha Bradshaw dan Philip N Howard dalam laporan berjudul "The Global Disinformation Order, 2019 Global Inventory of Organised Social Media Manipulation".

Laporan itu mengatakan bahwa pemerintah dan partai-partai politik di Indonesia menggunakan buzzer untuk menyebarkan propaganda pro pemerintah atau partai, menyerang lawan politik, dan menyebarkan informasi untuk memecah-belah publik. Informasi yang disebarkan merupakan informasi yang menyesatkan publik dan memperkuat pesan dengan terus menerus membanjiri media sosial dengan tagar. Para Buzzer tersebut dibayar kisaran harga Rp 1 juta sampai Rp 50 juta.

Peranan buzzer dinilai kian melambung saat Pilpres 2019 yang diisi oleh calon Joko Widodo dan Prabowo Subianto. Usai kemenangan Jokowi, buzzer kini pun masih menjadi perbincangan tersendiri.

Keberadaan para penggaung tak jarang membuat resah. Kebanyakan dari mereka yang bekerja untuk berbagai kepentingan politik tertentu membela habis-habisan kepentingan politiknya. Sebaliknya, mencerca sepuas-puasnya yang menjadi lawan politik mereka. Saling cerca antarpenggaung politik tersebut membanjiri dan mengotori lini masa medsos.

Dalam sistem sekuler-demokrasi ini, banyak orang yang melakukan perbuatan tanpa melihat hukum halal dan haram demi meraih kekuasaannya. Bahkan, para pemimpin negeri inipun untuk meraih kekuasaannya dengan berbohong atau menyebarkan berita hoax yang dibantu oleh para buzzer sehingga bisa menjatuhkan lawan politiknya.

Hoax merupakan kabar bohong yang sudah direncanakan oleh penyebarnya. Dengan tujuan untuk memberikan pengakuan atau pemahaman yang salah. Pada hoax ada penyelewengan fakta sehingga menjadi menarik perhatian masyarakat.

Dalam Islam, kebohongan secara umum hukumnya haram. Termasuk di dalamnya membuat berita bohong, adalah dosa. Begitu pula menyebarkan berita bohong itu. Berbicara bohong dinyatakan sebagai salah satu karakter orang munafik. Hal itu menunjukkan bahwa berbohong merupakan dosa besar. Dalam hal ini, membuat tulisan bohong sama dengan berbicara bohong. Membenarkan kebohongan penguasa adalah haram. Pelakunya tidak bisa masuk surga dan tidak diakui sebagai golongan Nabi SAW. Apalagi berbohong untuk mendukung kebohongan penguasa atau membantu kezaliman penguasa. Tentu dosanya lebih besar lagi.

Begitupun dengan upaya menyerang karakter seseorang lewat pemberitaan pernah diingatkan Rasulullah SAW. Dahulu, Rasulullah menyebutnya dengan ghibah dan fitnah. Beliau SAW sempat menjelaskan tentang dua hal tersebut di dalam hadis. "Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Tahukah engkau apa itu ghibah?" Mereka menjawab, "Allah dan Rasul-Nya yang lebih tahu." Ia berkata, "Engkau menyebutkan kejelekan saudaramu yang ia tidak suka untuk didengarkan orang lain." Beliau ditanya, "Bagaimana jika yang disebutkan sesuai kenyataan?" Jawab Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, "Jika sesuai kenyataan, berarti engkau telah menggibahnya. Jika tidak sesuai, berarti engkau telah memfitnahnya" (HR Muslim).

Dalam Islam, pemimpin dipilih untuk menjadi abdi umat dan agama. Tugasnya tak lain mengurus umat dengan menerapkan hukum-hukum syara, baik di dalam negeri, maupun dalam urusan luar negeri (dakwah dan jihad). Landasan memilih pemimpin negara adalah akidah dan hukum syara, bukan kemaslahatan atau manfaat dalam kacamata akal manusia. Tentu saja, penguasa atau pemimpin yang dipilih harus memenuhi kriteria yang telah ditetapkan syara’. Kepala negara tersebut harus memenuhi syarat sah (syurûth al-in’iqâd) yaitu harus Muslim, baligh, berakal, laki-laki, merdeka, adil, dan mampu menjalankan tugas.

Sementara dalam demokrasi, pemimpin dipilih hanya untuk menjadi penguasa dan abdi pengusaha. Tugasnya, melaksanakan Undang-undang yang dirumuskan anggota parlemen, dimana anggota parlemen ini (teorinya) merupakan wakil rakyat, namun faktanya justru terdiri dari para pemilik modal atau orang yang disponsori para pemilik modal. Inilah yang justru nampak telanjang dalam sistem kepemimpinan sekuler demokrasi. Sistem ini hanya berdimensi duniawi dan materi, sehingga dalam masyarakat yang didominasi pemikiran sekuler, kepemimpinan menjadi hal yang diperebutkan. Bahkan untuk meraihnya mereka bisa menghalalkan segala cara.

Sudah saatnya kepemimpinan yang rusak dan batil ini dicampakkan, dan umat kembali menerapkan sistem kepemimpinan Islam yang terbukti telah membawa kemuliaan selama belasan abad. Caranya adalah dengan melalui proses penyadaran umat dengan ideologi Islam. Karena dengan cara ini, umat akan paham bahwa tak ada kemuliaan selain dengan hidup di bawah naungan hukum-hukum Allah. Dan hanya satu cara mewujudkannya, yakni dengan berjuang menegakkan kembali sistem kepemimpinan islam. Wallaahu a’lam bi as shawab.

Penuli : Lilis Iyan
Komunitas Pena Islam Jatinangor, Cipacing - Jatinangor

Editor: Kiki Kurnia



Bagikan melalui:

KOMENTAR

BERITA LAINNYA