Sumedang Dirempug Investor

Citizen Journalism

Kamis, 10 Oktober 2019 | 09:43 WIB

191010094426-sumed.jpg

Adang Jukardi/PR

Kawasan Jatinangor Sumedang

SUMEDANG semakin menarik bagi para investor. Baik dari dalam maupun luar negeri. Seperti diberitakan, Sumedang akan menjalin kerjasama dengan Jepang. Untuk industri manufaktur misalnya, pihak Jepang melalui perusahaan Mitsubishi dan Yanmar tertarik untuk berinvestasi.

Sektor lain adalah sektor ketenagakerjaan. Khususnya di bidang kesehatan seperti perawat. Kebutuhannya mencapai ratusan ribu perawat.(pikiran-rakyat.com, 17/6/19).

Di sektor pariwisata, Pemerintah Kabupaten Sumedang menerima peluang kerjasama dengan investor dari Singapura.(indofakta.com 17/7).

Investor berencana akan membuka Wisata Wahana Sumedang bernama Sumedang Park diantaranya wahana kereta gantung yang menghubungkan antara Gunung kunci dan Gunung Palasari. Yang terbaru, Pabrik cokelat asal Swiss dibuka di Sumedang. Nilai investasi pabrik ini mencapai CHF2,8 juta atau senilai Rp40 miliar.

Dengan semakin banyaknya investasi seperti itu akankah berdampak bagi peningkatan ekonomi dan kesejahteraan warga Sumedang? Dalam kaca mata ekonomi kapitalisme, masuknya investor menanamkan modal dianggap sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi.

Hanya saja, sering kali, pertumbuhan ekonomi hanya bermain di angka-angka. Secara riil, yang dapat untung banyak, hanya segelintir para pemilik modal. Sementara rakyat kebanyakan, hanya mendapat sedikit saja percikannya. Misalnya jadi buruh, pekerja atau dapat jatah mendirikan usaha berskala UMKM atau warung-warung kecil.

Jika perusahaan swasta berani berinvestasi, maka perhitungannya adalah bisnis. Tentu tujuannya ingin untung. Demi keuntungan, tak sedikit perusahaan yang mengakibatkan rusaknya sumber daya alam. Sifat eksploitatif industri seringkali mengenyampingkan lingkungan.

Hal ini terjadi misalnya di kawasan industri tekstil di daerah kec. Jatinangor dan Kec. Cimanggung. Banjir musiman menjadi dampak yang belum terselesaikan. Di jatinangor, investasi swasta membuat apartemen-apartemen dikeluhkan warga karena berdampak pada permasalahan air maupun sosial.

Jika memang sektor-sektor yang diminati investor sangat berpeluang untung, mengapa bukan pemerintah yang mengelolanya? Bukankah jika pemerintah yang mengelola, maka keuntungannya akan dirasakan lebih besar oleh rakyat.

Pemerintah sering beralasan APBN atau APBD tidak cukup untuk membiayai semua kebutuhan dan keperluan. Akhirnya mau tidak mau harus menggaet swasta. Pertanyaannya, kenapa Anggaran Pemerintah sangat terbatas.

Ke manakah Sumber daya alam yang negeri kita miliki ini? Padahal jika benar-benar dikelola oleh negara, negara akan banyak memiliki anggaran untuk mengurus rakyatnya. Karena Sumber daya alam (SDA) dan energi adalah kepemilikan umum yang wajib dikelola negara untuk dikembalikan manfaatnya kepada rakyatnya.

Dari hasil pengelolaan SDA dan energi, Pemerintah akan mampu membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya. Sehingga rakyat tidak perlu banyak yang bekerja diluar negeri. Tidak seperti saat ini, menjadi pembantu atau perawat saja harus di luar negeri. Industri manufaktur bisa dibangun oleh negara, sehingga produk-produk yang dihasilkan bisa lebih terjangkau oleh rakyat. Karena negara bukan berorientasi bisnis sebagaimana perusahaan.

Setelah itu, negara pun sangat bisa untuk mengelola pariwisata sendiri. Orientasinya pun bukan bisnis semata. Tapi sebagai upaya melayani rakyat agar rakyat bisa berekreasi, bersenang-senang.Inilah paradigma islam. Yang menempatkan negara sebagai pengurus rakyat.

Sayangnya, paradigma islam seperti itu tak mungkin diwujudkan dalam sistem kapitalisme yang dipakai di negeri ini. Karena dalam sistem ini, negara hanya diposisikan sebagai regulator saja. Pemberi izin kepada pihak swasta untuk membantu pemerintah melakukan pembangunan walaupun dalam sektor yang strategis dan vital sekalipun. Seperti, pengelolaan sumber energi, hutan, sampai jalan.

Negara dibangun untuk menjamin kepentingan para pemilik modal. Sistem tender dan sistem pajak yang sarat korupsi dan kolusi menjadi buktinya. Efek buruk berupa impor budaya liberalisme, seks bebas pun tak terelakan. Banyak terbukti tempat-tempat wisata atau pembangunan proyek -proyek  menghidupkan gaya hidup barat yang liberal.

Keberpihakan kepada kepentingan pemilik modal pun menjadi hasil dari sistem politik demokrasi yang digunakan negeri ini. Biaya politik demokrasi yang tinggi, menjerat para kepala daerah terpilih untuk mengembalikan biaya politik yang telah digunakan. Dengan cara membuat kebijakan-kebijakan yang pro pemilik modal yang telah berkontribusi dalam dalam pemilihannya. Ini sudah menjadi rahasia umum.

Akhirnya negara hanya dijadikan alat untuk memuaskan hawa nafsu dan kepentingan segelintir orang, bukan lagi pelayan rakyatnya.

Warga Sumedang menantikan pemerintah hadir sebagai pelayan warganya. Bukan sekedar sebagai regulator yang memfasilitasi pihak swasta untuk mencari untung di Sumedang.Jikalau memang pemerintah sangat urgen membutuhkan pihak swasta sebagai mitra, maka harus dilihat sektor mana yang bisa membawa dampak strategis bagi kesejahteraan warga. bisnis swasta tak semua baik bagi warga. Jangan  hanya demi mengejar investor, pemerintah kurang mendengar suara warga.

Dalam Islam, sebenarnya pihak individu/perusahaan swasta dibolehkan berinvestasi. Hanya saja, dalam sektor-sektor yang bukan milik umum dan strategis serta yang memiliki dampak negatif baik dari sisi lingkungan maupun sosial budaya. Islam misalnya melarang individu menguasai bisnis sumber mata air, gas alam, minyak bumi, tambang emas, jalan umum.

Karena sifatnya yang dibutuhkan oleh khalayak ramai akan terganggu dan terbatas jika dikuasai oleh individu tertentu. Maka hanya negara yang boleh mengelolanya untuk disalurkan manfaatnya kepada rakyat banyak.  Islam Juga melarang bisnis senjata, baja, manufaktur dan bahan-bahan strategis lainnya yang dibutuhkan untuk kekuatan pertahanan negara. Islam juga melarang investasi di bidang pariwisata jika dikhawatirkan sarat akan nilai-nilai yang bertentangan dengan Islam seperti liberalisme, memicu seks bebas, dsb.


Idea Suciati
Member Komunitas Pena Islam Jatinangor
ideasuciati2017@gmail.com

Seluruh materi dalam naskah ini merupakan tanggung jawab pengirim. Gugatan, somasi, atau keberatan ditujukan kepada pengirim

Editor: Brilliant Awal

Bagikan melalui:

KOMENTAR

BERITA LAINNYA