Urgensitas Pindah Ibukota

Citizen Journalism

Rabu, 4 September 2019 | 05:40 WIB

190904054224-urgen.jpg

dok

ilustrasi

BAGI masyarakat awam tentu pindahnya ibukota merupakan hal yang baik dan patut untuk diapresiasi setelah melekat opini tentang problem Jakarta di ingatan kita. Seperti polusi, banjir, sampah, kepadatan penduduk, dll. Sehingga tampaklah wacana pindah Ibukota ke Kalimantan itu sebagai wacana yang postif.

Perlu kita ketahui bahwa pindahnya ibukota bukan hal yang mudah dan sebenarnya tak begitu urgent untuk dilakukan segera. Kenapa? Karena memindahkan ibu kota perlu dana yang tidak sedikit. Sedangkan kita dapati kondisi Indonesia saat ini, sedang sangat tidak baik dalam berbagai bidang terutama masalah kesejahteraan, kemiskinan, pengangguran, kekacauan ekonomi, politik. Ditambah lagi dengan konflik diskriminasi dan sparatisme yang tengah bergejolaknya butuh untuk segera disolusikan.

Menurut Kementerian PPN, estimasi total biaya proyek (cost project) dan pembiayaan fisik ibu kota negara mencapai Rp466 triliun. Estimasi total biaya itu terdiri atas tiga sumber pembiayaan, yakni APBN sebesar Rp74,44 triliun, skema KPBU Rp265,2 triliun, dan swasta melalui skema kerja sama pemanfaatan sebesar Rp127,3 triliun.

Pindahnya ibu kota ke Kalimantan tidak ada sedikitpun jaminan kesejahteraan. Selama ini Ibukota di Jakarta dapat kita saksikan kemiskinan terus meningkat, titik kumuh tersebar di Jakarta. Ini menunjukn bahwa titik tekan permasalaham bukan pada ketidak mampuan Jakarta menampung beban sebagai ibukota, akan tetapi ketidak mampuan penguasa dalam mengelola negera.

Presiden Joko Widodo mengatakan, pemerintah telah mengkaji sejumlah calon kawasan ibu kota di Pulau Kalimantan. Ia menjelaskan Kalimantan Timur dipilih karena memenuhi sejumlah kriteria kebutuhan kawasan ibu kota, yakni risiko bencana yang minim, memiliki lokasi strategis di tengah-tengah Indonesia, dan ketiga berdekatan dengan wilayah perkotaan yang sudah berkembang, yakni Balikpapan dan Samarinda.

Keempat, kata Presiden, memiliki infrastruktur lengkap dan tersedia lahan yang dikuasai pemerintah seluas 180 ribu hektare. Menurut keterangan Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas), pembangunan ibu kota baru itu akan dimulai pada 2021. Target penyelesaian pembangunan gedung pemerintahan pada 2024.

Di sisi lain terkesan pemerintah ingin angkat tangan dari permasalahan yang ada, sebagaimana yang dikatakan oleh Sherly Anavita yang sempat viral, dilansir dari Youtobe tvOne, Sabtu, 24 Agustus 2019.

“Pertama, Pak Jokowi beralasan soal banjir, macet dan polusi. Alasan ini menohok kapasitas Pak Jokowi sendiri dalam pemerintahan. Bukankah program Pak Jokowi saat mencalonkan diri sebagai gubernur dan presiden adalah mengatasi semua keruwetan Jakarta?” Ujarnya.

Maka, pindah Ibu kota tidak jauh lebih penting dari melakukan hal yang lebih pasti yaitu, bagaimana efektivitas pengurusan (peri'ayahan) penguasa kepada rakyatnya. Tak begitu penting dimana pusat pemerintahan yang terpenting bagaimana pengurusannya, kepeduliannya dan pengelolaaanya yang merata, yang menjangkau setiap individu rakyat di seluruh pelosok Negeri.

Pengirim:
Muthi Nidaul Fitriyah
azkia.amaraluri@gmail.com
Staf Sekolah Tahfidz Plus Khairu Ummah Sumedang

Seluruh materi dalam naskah ini merupakan tanggung jawab pengirim. Gugatan, somasi, atau keberatan ditujukan kepada pengirim.

Editor: Brilliant Awal

Bagikan melalui:

KOMENTAR

BERITA LAINNYA