Dilema Bisnis Birahi di Era Digital

Citizen Journalism

Sabtu, 12 Januari 2019 | 21:16 WIB

190112211710-dilem.jpg

radarlombok.com

Ilustrasi.

Pelacuran bisa dilihat berbeda-beda, masalah agama atau sosial semata.
Keduanya punya pembenaran, atas nama moral atau alasan pengawasan. (Najwa Sihab)

Tidak diketahui sejak kapan praktek prostitusi mulai muncul di Indonesia, namun konon katanya praktek prostitusi ini sudah muncul sejak zaman penjajahan. Kala itu, pegawai Belanda yang didatangkan dari Belanda, umunya adalah para lajang yang membutuhkan pelampiasan libidonya. Sejak itu mulai muncul praktik pergundikan yang sebetulnya esensinya tidak berbeda dengan praktek pelacuran.

Selanjutnya pada masa penjajahan Jepang, meski penjajahanya jauh lebih singkat, tetapi praktik prostitusi tetap ada bahkan jauh lebih dramatis dan menyakitkan bagi kaum perempuan pribumi. Para pelacur yang direkrut pemerintah jepang bukan saja dipekerjakan untuk melayani nafsu birahinya, lebih jauh mereka juga dijadikan budak seks yang benar-benar melukai harkat dan martabat perempuan sebagai mahkluk sosial.

Hingga era kemerdekaan, praktik prostitusi ini eksistesinya masih juga belum redup. Hampir di beberapa daerah di Indonesia terdapat tempat prostitusi, yang biasa disebut sebagai lokalisasi. Di Yogyakarta dikenal dengan lokalisasi Sarkem, di Solo dikenal lokalisasi RRI, di Semarang dikenal lokalisasi Sunan Kuning, di Kediri dikenal lokalisasi Semampir, dan di Surabaya dikenal lokalisasi Dolly.

Transaksi Syahwat Secara Daring

Di era modern seperti saat ini, aktivitas prostitusi juga masih berlanjut bahkan bergeser ke arah transaksi virtual. Jika dahulu prostitusi hanya dapat ditemukan di ruang-ruang fisik tertentu, kini para penikmatnya bisa ‘bertamasya’ di dunia prostitusi secara daring. Era digital memang telah memperluas praktik bisnis prostitusi.

Baru-baru ini warganet kembali dibuat heboh, pasalnya Polisi berhasil mengungkap kasus prostitusi online yang melibatkan artis VA dan FA yang ditangkap di sebuah hotel di Surabaya, Sabtu (5/1) pekan silam. Bahkan dari keterangan Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol Luki Hermawan, Jum’at (11/1) yang dilansir dari http://jambi.tribunnews.com , menyempaikan perkembangan terkini terkait prostitusi online ini terkuak ada 45 artis dan 100 model cantik disinyalir  terlibat dalam jaringan prostitusi daring.

Sebenarnya, kasus prostitusi yang melibatkan kalangan selebriti bukan lah hal yang baru, sebab sebelumnya, tahun 2015, publik sempat geger dengan terungkapnya sindikat prostitusi online di mana pekerja seksnya berprofesi sebagai model dan publik figur. Bahkan, dari muncikari Robby Abbas, didapatkan daftar siapa saja model dan publik figur yang 'dijual' ke lelaki hidung belang, beserta daftar harganya yang fantastis.

Hal ini semakin merperkuat stigma kehidupan glamor dan hedonisme yang melekat pada kehidupan artis. Prostitusi seakan menjadi medium deklarasi untuk memperoleh materi berlimpah secara instan.

Dari sejumlah kasus prostitusi yang berhasil diungkap oleh polisi, diduga kuat, tampaknya Indonesia memang memiliki jaringan organisasi transaksi syahwat yang terorganisir. Jaringan ini mungkin sudah menyebar dan merambah ke beberapa sel. Misalnya, jaringan sel prostitusi oknum kalangan artis, prostitusi oknum kalangan pelajar/mahasiswa, prostitusi oknum kalangan Sales Promotion Girls (SPG), bahkan jaringan prostitusi oknum pejabat.

Para konsumen transaksi sahwat ini juga banyak ditemukan dari berbagai lapisan sosial, diantaranya bisa dari kalangan oknum pengusaha, pejabat negara, politisi, tokoh agama, mahasiswa, kelompok akademisi, profesional, aparat hukum hingga rakyat jelata. Sehingga dalam bisnis prostitusi berlaku teori ilmu ekonomi, supply and demand. Teori ini secara tegas menunjukkan bahwa aktivitas pelacuran tidak akan pernah ada di dunia, kalau tidak ada peminatnya.

Menurut penelitian disertasi yang dilakukan oleh Bagong Suyanto (2012), bahwa “perempuan-perempuan yang terjerumus dalam dunia prortitusi disebabkan aleh berbagai faktor yang sifatnya struktural, antara lain menjadi korban penipuan, korban ilmu gendam, koraban dating rape, korban keluarga broken home, korban child abuse, kekecewaan karena love affair yang gagal, kurangnya kesempatan kerja, serta desakan kebutuhan hidup”.

Penegakan Sanksi Hukum

Sebenarnya, secara hukum kejahatan prostitusi ini  sudah diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam Pasal 296 KUHP dijelaskan bahwa barang siapa yang dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah.

Kemudian, pada Pasal 506 KUHP dijelaskan, bahwa barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencarian, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun.

Dari dua rumusan pasal di atas, dapat disimpulkan hanya kepada mucikari atau germo lah pidana tersebut dapat dikenakan. Sedangkan untuk penjajanya maupun pengguna tidak dapat dikenai pasal dalam KUHP tersebut.

Meskipun Kepolisian memang tidak dapat menjerat pengguna PSK maupun PSK sesuai ketentuan di dalam UU PTPPO Pasal 296 jo. Pasal 506 (KUHP),  namun bukan berarti PSK dan pengguna PSK dapat lolos dari jerat hukum.

Menurut Pakar Kriminolog dan Hukum Untag Kristoforus Kleden dilansir dari detik.com mengatakan,  para lelaki hidung belang tetap bisa dijerat dengan pasal 284 KUHP tentang perselingkuhan. Bahkan bila dipaksakan klien prostitusi dapat dikenai Pasal 27 ayat (1) UU ITE sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) UU 19/2016, dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak Rp 1 miliar.

Selain itu, untuk menangani maraknya kasus prostitusi online sebenarnya bisa saja diatur dalam Peraturan Daerah (Perda). Contohnya, Perda DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum. Peraturan Daerah (Perda) Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2008 tentang Ketertiban Sosial. Serta Peraturan Daerah lain yang mengatur tentang Prostitusi.

Dengan demikian, dalam penanganan kasus prostitusi online, Kepolisian dan masyarakat diharapkan lebih aktif di dalam mengurai keterlibatan jaringan dari kasus perdagangan orang, tidak hanya berhenti pada mucikari namun juga orang-orang yang melakukan rekruitmen dan mengambil keuntungan dari perdagangan orang.

Selain itu, untuk melindungi dan memperjuangkan hak-hak korban trafficking, Kepolisian dapat bekerja sama dengan psikolog, psikiater, ahli kesehatan, rohaniawan dan anggota keluarga selama proses penyidikan. Korban harus dikuatkan dan diselamatkan sehingga mereka mendapatkan keadilan dan tidak terjerumus kembali sebagai Pekerja Seks Komersial.


Penulis:
Dadan Rizwan Fauzi, S.Pd
Mahasiswa Pkn Pascasarjana UPI
dadanrizwan958@gmail.com

Seluruh materi dalam naskah ini merupakan tanggung jawab pengirim. Gugatan, somasi, atau keberatan ditujukan kepada pengirim.

Editor: Dadang Setiawan

Bagikan melalui:

BERITA LAINNYA

KOMENTAR