Pemkot Bandung Terus Berupaya Menata Kawasan Kumuh Agar Cepat Hilang

Bandung Raya

Kamis, 7 November 2019 | 18:40 WIB

191107184703-pemko.jpg

Pikiran Rakyat


PEMERINTAH Kota Bandung akan terus berupaya menata kawasan kumuh, agar bisa berkurang atau malahan hilang. Berdasarkan data Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Penduduk dan Pertamanan (DPKP3), saat ini tersisa 717,068 hektar kawasan kumuh di Kota Bandung.

"Berdasarkan SK yang memang tercatat pada tahun 2015 itu ada sekitar 1400 hektar lebih kawasan kumuh di Kota Bandung. Seiring dengan berjalannya waktu, kita sudah bisa menuntaskan setengahnya atau 717,068 hektar yang tersisa di tahun 2018," ungkap Sekdis DPKP3 Kota Bandung Agus Hidayat pada Program Bandung Menjawab, di Balai Kota Bandung, Jln. Wastukancana, Kamis (7/11/2019).

Menurutnya, ada 7 indikator dan 19 kriteria sebuah wilayah bisa dikatakan sebagai kawasan kumuh. Indikator itu di antaranya bangunan gedung, jalan lingkungan air limbah, air bersih dan kebakaran. Suatu kawasan dinyatakan kumuh salah satunya bila masih terdapat bangunan gedung yang tidak penuhi karakteristik dan ketentuan bangunan yakni aman, nyaman, sehat dan tentram.

"Itu bisa dikatakan kawasan kumuh dengan 19 indikator yang jadi penilaian," ungkapnya.

Berdasarkan data, ungkap Agus, kawasan kumuh masih ada di pertengahan kota dan bagian barat Kota Bandung. Astanaanyar paling banyak terdapat kawsan kumuh, sementara yang telah bebas terdapat di Kecmatan panyileukan.

"Dalam data di kami bahwa itu (pertengahan kota dan bagian barat, red) masih tertera kawasan kumuhnya cukup besar. Kalau kawasan timur dan utara, itu sudah sangat menurun. Karena di kawasan timur itu banyak perumahan-perumahann, di mana dari sisi bangunan sudah penuhi kriteria bangunan, dari sisi lingkungan saran prasarana dan utilitasnya sudah sangat bagus sehingga sudah keluar dari kawasan kumuh," terangnya.

Di tahun 2019, ungkap Agus, pihaknya akan menuntaskan kawasan kumuh yang masih tersisa tersebut melalui sejumlah program yang telah dibuat pemerintah. Di antaranya lewat program Kotaku, Sanimas, PIPPK dan juga kegiatan lainnya yang dirancang DPKP3.

"Kita akan lakukan perbaikan dan penataan. Titik beratnya sekarang pada perbaikan sanitasi seperti perbaikan sarana air bersih, toilet atau MCK , septitank komunal dan bangunan," ungkapnya.

Selain program, lanjutnya, sosialisasi dan pemahaman terkait kawasan kumuh pun harus diberikan pada masyarakat. Sehingga terjadi perubahan mindset pada masyarakat. Karena bisa saja, suatu daerah atau rumah dikatakan kumuh berdasarkan kriteria, namun masyarakat merasa enjoy akan kondisi tersebut.

"Ini yang memang perlu kami terus lakukan sosialisasi, informasi, pemahaman pada masyarakat, itu harus berubah," ungkapnya.

Editor: Kiki Kurnia

Bagikan melalui:

KOMENTAR

BERITA LAINNYA