Persoalan TPA Sarimukti Temukan Titik Temu

Bandung Raya

Kamis, 7 November 2019 | 17:45 WIB

191107174148-perso.jpg


PEJABAT Sementara (Pjs) Direktur Utama PD. Kebersihan Kota Bandung, Gungun Saptari Hidayat mengatakan, Pemkot Bandung bersama Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (KBB) sepaham untuk merekonsiliasi data guna menyelesaikan persoalan Kompensasi Dampak Negatif (KDN) TPA Sarimukti.

Kesepakatan ini diperoleh setelah Pemkot Bandung menggelar beberapa kali pertemuan bersama Pemkab Bandung Barat. Bahkan pada rapat terakhirnya di Balai Kota Bandung, Kamis (7/11/2019) turut dihadiri oleh perwakilan dari BPK, Komisi C DPRD Kota Bandung, Kepala Desa dan sejumlah tokoh masyarakat di Desa Sarimukti, Mandalasari dan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat.

"Kita bergerak cepat bersama DLHK (Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan) Kota Bandung untuk bisa segera menyelesaikannya. Senin (4/11/2019) kemarin datang ke KBB. Lalu Rabu (6/11) ke BPK. Hari ini, rapat dengan pak sekda Kota Bandung. Prinsip dasarnya ada kesepahaman harus ada data yang kita rekonsiliasi," ungkapnya di Balai Kota Bandung, Jln. Wastukancana, Kota Bandung, Kamis.

Menurutnya, Pemkot Bandung mengapresiasi kesepakatan ini dan akan segera berkoordinasi bersama Pemkab Bandung Barat guna menindaklanjutinya. Sehingga dalam waktu dekat ini bisa secepatnya menghitung dan mencocokan data terkait KDN TPA Sarimukti.

Gungun menerangkan, urusan ini menjadi prioritas bagi PD. Kebersihan untuk segera menyelesaikannya. Sebab, persoalan sampah menjadi bagian dari pelayanan Pemkot Bandung kepada masyarakat.

"Ini penting untuk segera diselesaikan, karena bagaimana pun urusan sampah ini kan jadi pelayanan publik," katanya.

Sebelumnya Ketua Komisi C DPRD Kota Bandung, Yudi Cahyadi meminta Pemkot Bandung untuk berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten Bandung Barat (KBB), terkait rencana penutupan TPA Sarimukti yang diwacanakan DPRD KBB, karena adanya indikasi utang Pemkot Bandung yang belum dibayar.

"Terkait hal ini, saya sudah minta DLHK dan PD Kebersihan Kota Bandung untuk segera berkoordinasi dengan rekan-rekan di Pemerintah KBB. Bisa jadi ada hal yang harus dikonsolidasi terkait data dan nilai pembayaran," terangnya.

Berdasarkan informasi yang diperoleh pihaknya, sebelum tahun 2014 pembayaran KDN (Kompensasi Dampak Negatif) dilakukan PD Kebersihan Kota Bandung langsung ke Desa dengan sistem karcis melalui Peraturan Desa. Dan setelah 2014 dibayarkan langsung ke Pemerintah KBB.

Oleh karena itu, Ia menilai meski PD. Kebersihan sudah membayar lewat skema Perdes dari rentang waktu sebelum 2014, akan tetapi masih tercatat sebagai utang oleh Pemerintah KBB.

"Atau mungkin ada hal-hal teknis lainnya yang menyangkut data dan perhitungan lain sehingga memang muncul utang senilai tersebut," ujarnya.

Yudi menerangkan bahwa hal tersebut, bisa diselesaikan secara baik dan bijaksana dengan mencari solusi terbaik, sehingga tidak mengganggu hubungan baik kedua belah pihak. Kalau memang ada utang, maka segera diselesaikan sesuai aturan dan mekanisme yang ada.

Namun tetap harus ada dasar pengeluaran pembayaran utang tersebut, karena menggunakan dana APBD. Dengan demikian, harus jelas dan sesuai mekanisme yang ada, misalnya ada surat tagihan resmi dari Pemerintah KBB kepada Pemkot Bandung.

"Apalagi infonya muncul dari temuan BPK, kalo memang betul ada temuan, barang tentu ini menjadi dasar kuat Pemerintah KBB untuk menagih dan Pemkot Bandung kemudian membayar," ucapnya.

Ia menambahkan jika Pemerintah KBB merasa punya piutang 3.2 M dari Pemkot Bandung, kenapa tidak melakukan penagihan secara resmi dengan berkirim surat.

"Jadi tidak serta merta menutup TPA, kan semua ada mekanismenya dan bisa diselesaikan secara baik-baik," imbuhnya.

Editor: Kiki Kurnia

Bagikan melalui:

KOMENTAR

BERITA LAINNYA