DPRD Tolak Kenaikan Iuran BPJS, Pemprov Jabar Beri Subsidi untuk Warga Miskin

Bandung Raya

Kamis, 7 November 2019 | 17:06 WIB

191107170824-dprd-.jpg

KENAIKAN tarif iuran BPJS kesehatan menuai penolakan sejumlah pihak termasuk DPRD Provinsi Jawa Barat, yang meninlai kenaikan tersebut memberatkan masyarakat miskin.

Anggota komisi V DPRD Jawa Barat, Dadan Hidayatulloh menilai kebijakan pemerintah pusat menaikan tarif iuran BPJS untuk semua kelas, sangat tidak logis. Apalagi kenaikan tarif merupakan buntut BPJS defisit.

“Kenaikan tarif saja sudah tidak logis dan akan menindas rakyat kecil yang saat ini sedang menjerit,” kata Dadan, Kamis (7/11/2019).

Dadan mengaku, pihaknya akan terus menggelorakan penolakan kenaikan tarif BPJS di semua kelas. Hal ini sebagai bentuk keberpihakan kepada masyarakat kecil.

“Ini bukti keberpihakan PKB hadir disaat jeritan masyarakat kecil yang butuh diperjuangkan oleh wakil rakyat yang duduk di legislatif baik diseluruh tingkatan,” ujar Dadan yang kini menjabat Wakil Ketua Fraksi PKB tersebut.

Dadan menjelaskan, pemerintah pusat sebaiknya kembali mengkaji ulang kenaikan tarif iuran BPJS. Terutama iuran BPJS kelas III, yang mayoritas pesertanya dari kalangan masyarakat kecil.

“Pemerintah harus kembali melakukan kajian ulang terkait kenaikan tarif. Jangan sampai masyarakat kecil menjadi korban,” ujar Dadan.

Subsidi
Sementara itu untuk memenuhi kenaikan iuran BPJS Kesehatan Pemprov Jabar menganggarkan hingga Rp 800 miliar dalam rancangan APBD 2020, untuk mengatasi warga miskin yang merasa keberatan atas kenaikan BPJS

Pj Sekda Jabar Daud Ahmad mengatakan, anggaran ini untuk mengcover 40 persen dari total iuran BPJS Kesehatan yang saat ini dipatok Rp 42.000. Hal ini berdasarkan data dari Dinas Sosial yang terakhir dimana jumlah peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang disubsidi oleh APBD Jabar mencapai 4,048 juta jiwa.

Daud mengaku awalnya di APBD 2020 pihaknya baru merencanakan Rp 600 miliar untuk mengcover BPJS PBI dari APBD Jabar. Namun dengan adanya kenaikan iuran tersebut, pihaknya memperkirakan anggaran yang harus disediakan mencapai Rp 830 miliar-Rp850 miliar.

"Perkiraan kasar kalau dengan jumlah kepersertaan sekarang dikali Rp 16.000 kita harus nambah Rp 230 miliar-Rp 250 miliar berarti Rp 800 miliaran," katanya.

Namun angka asumsi ini juga masih dalam perkiraan sementara karena pihaknya masih menunggu data penerima BPJS PBI dari kota dan kabupaten.

Tahun ini, Pemprov Jabar sudah mengalokasikan anggaran sekitar Rp403 miliar per Agustus 2019 kemarin diberikan kepada 3 juta jiwa masyarakat miskin.

Setiap tahunnya iuran BPJS PBI menjadi bagian dari pembiayaan yang harus ditanggung pemerintah untuk membantu masyarakat miskin.

Editor: Kiki Kurnia



Bagikan melalui:

KOMENTAR

BERITA LAINNYA