UMK dan BPJS Naik, Usaha Tekstil Terancam Gulung Tikar

Bandung Raya

Senin, 4 November 2019 | 14:31 WIB

191104143158-umk-d.jpg

Engkos Kosasih

Suasana di salah satu pabrik tekstil di Majalaya, Kabupaten Bandung, Senin (4/11/2019).

SEJUMLAH pengusaha tekstil di Majalaya, Kabupaten Bandung mendesak pemerintah untuk mempertimbangkan kenaikan upah minimum kabupaten (UMK) pada 2020 mendatang. Selain itu, pengusaha juga meminta pemerintah mempertimbangkam kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) sebesar 100 persen yang dinilai memberatkan.

"Kedua persoalan ini harus dipertimbangkan pemerintah karena akan semakin memperparah kondisi ekonomi perusahaan. Ditambah lagi produk tekstil yang dihasilkan perusahaan tidak bisa lagi bersaing di pasaran karena banyaknya impor produk tekstil dari luar. Yang jelas, saat ini nasib ekonomi perusahaan lokal semakin terpuruk," terang perwakilan pengusaha tekstil di Majalaya, Asep Gunawan kepada galamedianews.com, Senin (4/11/2019).

Menurut Asep, jika kenaikan UMK dan BPJS pada 2020 tetap terjadi, maka hal itu membebani kelangsungan perusahaan tekstil. Ia pun memastikan, sejumlah perusahaan tekstil di Majalaya dan sekitarnya pada Januari 2020 secara bertahap akan tutup.

"Penutupan perusahaan itu sebagai jalan terakhir, ketika kondisi ekonomi tidak kembali pulih. Artinya, perusahaan akan menghentikan operasional karena tidak mampu bersaing. Bisa saja perusahaan gulung tikar jika sampai Januari 2020 tidak ada perbaikan perkembangan ekonomi di dalam negeri," katanya.

Menurutnya, jika perusahaan berhenti operasional, sesuatu hal yang tidak bisa dihindari adalah pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap para pegawai. "Sekarang ini saja, kami sudah melakukan efisiensi dengan cara mengurangi tenaga kerja. Sudah ada 20 persen pegawai yang dirumahkan, karena kami sudah merasa keberatan dengan kondisi ekonomi saat ini," ungkapnya.

Tak hanya melaksanakan efisiensi tenaga kerja, imbuh Asep, perusahaan sudah beberapa bulan terakhir ini mengurangi waktu kerja. Misalnya dari enam hari kerja menjadi empat hari kerja.

"Saat ini sudah tidak ada lagi kerja lembur bagi para buruh. Soalnya, barang sudah menumpuk dan tidak bisa keluar," keluhnya.

Untuk mempertahankan kelangsungan perusahaan sampai akhir Desember 2019, ia mengatakan, perusahaan menerapkan sistem order barang. "Jika ada order barang, baru produksi. Jika tak ada order, ya tidak produksi. Itu bagian dari solusi untuk mempertahankan kelangsungan perusahaan. Sehingga para buruh pun sering bertahan di rumah," katanya.

Lebih lanjut Asep mengatakan, dengan adanya informasi pemerintah yang dikabarkan menghentikan 130 importir barang produk tekstil dari luar negeri masuk dalam negeri, bisa menjadi salah satu angin segar bagi para pengusaha dalam negeri.

"Pasalnya, dampak dari banyak importir, mempengaruhi pasar barang-barang tekstil. Apalagi sebelumnya, pasar dalam negeri merupakan kawasan pemasaran produk tekstil pengusaha lokal," katanya.

Lebih lanjut ia mengatakan, para importir produk tekstil itu, sebagian besar tak memiliki perusahaan tekstil di dalam negeri. "Sementara barang-barang yang mereka pasarkan lebih murah dari produk tekstil yang dihasilkan di dalam negeri. Misalnya, kami sebagai pengusaha lokal menjual barang itu Rp 12.000 per buah, sedangkan produk impor Rp 9.000 dengan barang yang sama," katanya.

Meski sejumlah importir dihentikan oleh pemerintah, Asep mengatakan, importir untuk barang-barang kebutuhan bahan baku pabrik tekstil dalam negeri tetap masih dibutuhkan.

"Misalnya, importir bahan baku kapas untuk produksi benang. Itu masih dibutuhkan oleh para perusahaan tekstil maupun garmen. Jadi importir masih dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan barang yang dibutuhkan oleh perusahaan dalam negeri," pungkasnya.

Editor: Lucky M. Lukman



Bagikan melalui:

KOMENTAR

BERITA LAINNYA