Terkait Rencana Penutupan TPA Sarimukti

Pemkot Bandung Diminta Koordinasi dengan Pemkab Bandung Barat

Bandung Raya

Minggu, 3 November 2019 | 16:25 WIB

191103162624-pemko.jpg

Pikiran Rakyat

Ilustrasi.

KETUA Komisi C DPRD Kota Bandung, Yudi Cahyadi meminta Pemkot Bandung untuk berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten Bandung Barat (KBB), terkait rencana penutupan TPA Sarimukti yang diwacanakan DPRD KBB, karena adanya indikasi utang Pemkot Bandung yang belum dibayar.

"Terkait hal ini, saya sudah minta DLHK dan PD Kebersihan Kota Bandung untuk segera berkoordinasi dengan rekan-rekan di Pemerintah KBB. Bisa jadi ada hal yang harus dikonsolidasi terkait data dan nilai pembayaran," ungkapnya saat dihubungi via telepon seluler, Kota Bandung, Minggu (3/11/2019).

Berdasarkan informasi yang diperoleh pihaknya, sebelum tahun 2014, pembayaran KDN (Kompensasi Dampak Negatif) dilakukan PD Kebersihan Kota Bandung langsung ke Desa dengan sistem karcis melalui Peraturan Desa. Baru setelah 2014 dibayarkan langsung ke Pemerintah KBB.

Oleh karena itu, Ia menilai meski PD Kebersihan sudah membayar lewat skema Perdes dari rentang waktu sebelum 2014, akan tetapi masih tercatat sebagai utang oleh Pemerintah KBB.

"Atau mungkin ada hal-hal teknis lainnya yang menyangkut data dan perhitungan lain sehingga memang muncul utang senilai tesebut," ujarnya.

Yudi menerangkan, hal tersebut bisa diselesaikan secara baik dan bijaksana dengan mencari solusi terbaik, sehingga tidak mengganggu hubungan baik kedua belah pihak. Kalau memang ada utang, maka segera diselesaikan sesuai aturan dan mekanisme yang ada.

Namun tetap harus ada dasar pengeluaran pembayaran utang tersebut, karena menggunakan dana APBD. Dengan demikian, harus jelas dan sesuai mekanisme yang ada, misalnya ada surat tagihan resmi dari Pemerintah KBB kepada Pemkot Bandung.

"Apalagi infonya muncul dari temuan BPK, kalo memang betul ada temuan, barang tentu ini menjadi dasar kuat Pemerintah KBB untuk menagih dan Pemkot Bandung kemudian membayar. Sederhananya begitukan, kalau memang Pemerintah KBB merasa punya piutang 3.2 M dari Pemkot Bandung, kenapa tidak melakukan penagihan secara resmi dengan berkirim surat. Jadi tidak serta merta menutup TPA, kan semua ada mekanismenya dan bisa diselesaikan secara baik-baik," tuturnya.

Yudi berharap hal ini bisa segera diselesaikan dan tidak berlarut-larut, karena akan berdampak pada layanan kebersihan dan pengelolaan sampah di Kota Bandung.

Sementara itu, Dirut PD Kebersihan, Gun Gun Saptari mengatakan bahwa pihaknya sudah berkomukasi dengan pemerintah KBB. Lebih jauh, sudah ada kesepakatan untuk menyamakan pemahaman dan mencari solusi terbaik bersama, mengingat urusan sampah merupakan bagian dari pelayanan publik kepada masyarakat luas.

"Saya sudah janjian untuk bertemu dengan pemerintah KBB dalam waktu dekat, untuk menyamakan pemahaman dan mencari solusi terbaik bersama," tambahnya.

Editor: Dadang Setiawan



Bagikan melalui:

KOMENTAR

BERITA LAINNYA