BPJSTK Bandung Suci Komitmen Tangani Penyakit Akibat Kerja

Bandung Raya

Selasa, 22 Oktober 2019 | 19:08 WIB

191022190923-bpjst.jpg

Krisbianto

Kepala BPJSTK Bandung Suci Suhedi (tengah), foto bersama usai implementasi tentang Penyakit Akibat Kerja di Bandung, belum lama ini.

BADAN Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJSTK) Kantor Cabang Bandung Suci, sudah sangat siap mengimplementasikan Peraturan Presiden No. 7 Tahun 2019, tentang Penyakit Akibat Kerja melalui program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK).

Tentu, salah satu upayanya yakni dengan meningkatkan kompetensi 30 (tiga puluh) dokter umum yang bekerja di Pusat Layanan Kecelakaan Kerja (PLKK) BPJS Ketenagakerjaan di Kota Bandung. Hal itu dikatakan Kepala BPJSTK Bandung Suci Suhedi, di Kantornya Jln. PHH. Musthofa Bandung, belum lama ini.

Menurutnya, pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dokter umum di Pusat Layanan Kecelakaan Kerja (PLKK). BPJSTK dalam penegakan diagnosis penyakit akibat kerja dan kecelakaan kerja dan pelaporannya. Dengan berlakunya Peraturan Presiden No. 7 Tahun 2019, tentang Penyakit Akibat Kerja, saat ini penyakit akibat kerja yang dapat ditangani bertambah menjadi sekitar 88 jenis.

“Ya, kami secara lembaga siap melaksanakan Peraturan Presiden No. 7 Tahun 2019, tentang Penyakit Akibat Kerja melalui program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK). Hal itu, membuat dokter-dokter tersebut perlu diberikan pelatihan untuk mengimplementasikan pelayanan penyakit akibat kerja,” katanya.

Memang, jumlah jenis penyakit akibat kerja yang bisa ditangani saat ini. Katanya,  lebih lengkap dibanding regulasi sebelumnya. Menurut Keppres Nomor 22 Tahun 1993 tentang Penyakit Yang Timbul Karena Hubungan Kerja hanya menangani 31 penyakit akibat kerja. Bahkan, regulasi baru ini memungkinkan peserta untuk melaporkan penyakit lain, di luar dari yang tertera dalam daftar penyakit akibat kerja.

“Kecelakaan kerja, biaya medis peserta BPJSTK ini unlimited. Syaratnya, penyakit tersebut harus memiliki hubungan langsung dengan pajanan (exposure) yang dialami pekerja. Hal itu, harus dapat dibuktikan secara ilmiah dengan menggunakan metode yang tepat,” papar Suhedi.

Diagnosisnya, untuk peserta yang terkena penyakit akibat kerja harus berdasarkan surat keterangan dokter spesialis yang berkompeten di bidang kesehatan kerja. Sebagai informasi, regulasi baru ini membagi jenis penyakit akibat kerja dalam empat kelompok. Mulai dari penyakit yang timbul dari aktivitas pekerjaan, berdasarkan sistem target organ, kanker akibat kerja, hingga penyakit spesifik lainnya.

“Aturan ini, memungkinkan peserta JKK untuk mendapatkan layanan berupa layanan kesehatan dan uang tunai (santunan). Ditambah lagi, bantuan beasiswa pendidikan anak bagi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja yang berdampak pada kematian," ujar Suhedi.

Hal tersebut, lanjut Suhedi, agar implementasi  penanganan penyakit akibat kerja di lapangan dapat maksimal, BPJSTK memberikan pelatihan bagi 30 (tiga puluh) dokter umum yang bekerja di Pusat Layanan Kecelakaan Kerja (PLKK.) Untuk BPJSTK di Kota Bandung, pelatihan  mencakup mekanisme pelaporan, penjaminan, dan pelayanan rumah sakit.

“Kami juga akan menyiapkan sistem informasi yang terintegrasi dengan PLKK, untuk penanganan kasus kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Data BPJStK, dalam lima tahun terakhir, jumlah kasus penyakit akibat kerja yang dilaporkan belum terlalu banyak,” pungkasnya. (Krisbianto).

Editor: Dadang Setiawan



Bagikan melalui:

KOMENTAR

BERITA LAINNYA