Pesantren Tunggu Realisasi Undang-Undang Pesantren

Bandung Raya

Selasa, 22 Oktober 2019 | 14:08 WIB

191022135928-pesan.jpg

Engkos Kosasih

MOMENTUM Hari Santri Nasional (HSN) ke-3/2019, Pengasuh Pondok Pesantren Wahdatut Tauhid H. Ade Akbar Hidayatulloh mengharapkan ada keberpihakan pemerintah terhadap lembaga pesantren dan para santri. Selama ini, lembaga pesantren dan para santri belum mendapatkan perhatian khusus terutama dalam kebutuhan sumber daya manusia, sarana dan prasarana maupun pengakuan legalitas bagi para santri setelah mengikuti pendidikan di pesantren.

"Apalagi saat ini pemerintah sudah mengesahkan Undang-Undang (UU) tentang Pesantren pada 2019. Kami berharap melalui HSN ke-3/2019 ini, sebagai pengasuh pondok pesantren menunggu realisasi dari pelaksanaan UU Pesantren tersebut. Yang jelas kita menanti realisasinya seperti apa setelah disahkan UU Pesantren tersebut," kata Ade kepada galamedianews.com di lingkungan Pondok Pesantren Wahdatut Tauhid Jalan SGB Desa Majasetra, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Selasa (22/10/2019).

Melalui UU Pesantren itu, Ade berharap ada perhatian khusus dari pemerintah pusat melalui penyaluran APBN, hingga anggaran yang digulirkan di tingkat Provinsi Jabar maupun Pemkab. Bandung melalui APBD setempat.

"Selama ini, lembaga pesantren dan para santri hanya dilihat sebelah mata oleh pemerintah. Kami berharap pemerintah bisa menyiapkan anggaran khusus (APBN atau APBD) untuk pengelolaan pesantren. Selama ini, pemerintah lebih fokus pada lembaga pendidikan formal (SD, SMP, SMA/SMK), sedangkan pendidikan pesantren kurang mendapatkan perhatian. Kami untuk mengelola pesantren hanya mengandalkan bantuan dari dana hibah," papar Ade.

Ade menilai ada ketimpangan dalam pelayanan pemerintah terhadap pendidikan formal dan pesantren. Di lingkungan pemdidikan formal, selain ada BOS, pelayanan perpustakaan, alat peraga sekolah, sarana dan prasarana bangunan.

"Sementara para santri yang selama ini ngagugulung kitab dan al-quran belum mendapatkan perhatian optimal dari pemerintah," katanya.

Bahkan saat ini, pemerintah mendengungkan satu pesantren satu usaha kecil menengah, secara riil belum terlihat. Karena itu, Ade menyatakan, melalui HSN ini, dapat menumbuhkan harapan baru untuk para kiai maupun para santri di pesantren.

"Pemerintah yang selama ini melirik dengan mata sebelah, bisa melihat dengan pandangan mata yang full. Khususnya untuk bupati, yang memiliki kebijakan bisa memerhatikan pesantren dan santri. Jangan sampai HSN ini hanya dijadikan background agama dan kebutuhan sesaat saja. Kami berharap, melalui HSN dan disahkannya UU Pesantren ada keberpihakan pemerintah terhadap pesantren dan santri," katanya.

Editor: Kiki Kurnia



Bagikan melalui:

KOMENTAR

BERITA LAINNYA