Anggaran Kesehatan di Kota Bandung Jadi Prioritas

Bandung Raya

Senin, 21 Oktober 2019 | 18:49 WIB

191021184527-angga.jpg

SEBAGAI bentuk peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, Pemkot Bandung menjadikan anggaran kesehatan sebagai prioritas.

"Kalau dari kami, yang penting political will. Saya dengan penganggaran bidang kesehatan 10 persen. Bahkan kami mencapai 25,75 persen. Kenapa ini saya lakukan, karena memang kami harus lebih fokus," ungkap Wali Kota Bandung, Oded M. Danial di Pendopo Kota Bandung, Jln. Dalem Kaum, Kota Bandung, Senin (21/10/2019).

Menurutnya konsep yang inovatif dalam memberikan pelayanan, harus diiringi kolaborasi kuat agar hasilnya optimal. Kemudian dilaksanakan secara terdesentralisasi sehingga pelayanannya lebih merata.

"Kalau tanpa inovasi, sebuah kota pasti akan ketinggalan. Inovasi bagus tapi kalau berjalan sendiri tanpa kolaborasi tidak akan terlaksana. Desentralisasi ini kita ingin memberikan pelayanan ke publik sesederhana dan secepat mungkin, jangan terlalu birokratif pelayanannya," tuturnya.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Indonesia Healthcare Forum (IndoHCF),
Supriyantoro menuturkan bahwa Kota Bandung masuk menjadi nomine untuk meraih IndoHCF Innovation Award III-2019. Penghargaan di tingkat nasional ini mengapresiasi program dan inovasi di bidang kesehatan.

Dari empat kategori penghargaan yang ditetapkan oleh IndoHCF, Kota Bandung masuk dalam kategori Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT). Pemerintah Kota (Pemkot) melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bandung memunculkan karyanya Bandung Emergency Service Quality Innovation (Besquit).

"Inovation award ini merupakan ajang penghargaan inovator di bidang kesehatan yang diikuti oleh seluruh wilayah di Indonesia dengan berbagai kategori ada gawat darurat, alat kesehatan, germas, IT dan lainnya. Kota Bandung salah satunya di bidang gawat darurat dari beberapa kota yang dinilai," jelasnya.

Dikatakannya kedatangannya ke Kota Bandung, untuk mengamati langsung peran Pemkot Bandung dalam bidang kesehatan. Bukan hanya keberpihakan kebijakan, namun juga implementasi programnya di lapangan.

"Salah satunya yang kita nilai komitmen dari wali kota dalam kepemimpinan daerah. Sebagus apa pun program itu tanpa dukungan pimpinan daerah tidak akan sustainable. Kami apresiasi pak wali termasuk anggarannya sangat bermakna di banding daerah lain. Mungkin Bandung bisa jadi percontohan khususnya dalam sistem pengembangan," paparnya.

Salah seorang juri IndoHCF Innovation Award III-2019, Tri Wahyu Murni Sulisetyowati menerangkan bahwa Pemkot Bandung memiliki kebijakan anggaran yang cukup baik.

"Kita bicara sistem penanggulangan gawat darurat, itu kan sistem harus ada pengorganisasiannya, harus ada transportasi, komunikasi, dan pelayanannya. Kalau bicara tentang pengorganisasian kita lihat dari dukungan pemerintah daerah apakah ada regulasi yang akan mendukung kelancaran dari program, termasuk anggaran," ucapnya.

Lebib jauh, Ia terkesan dengan konsistensi Kota Bandung dalam bidang kesehatan ini yang membangun kolaborasibersama sejumlah stakeholder. Sehingga, tahun ini kembali masuk dalam jajaran nominasi dalam kategori SPGDT bersama Kota Cirebon, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Bangka dan Kabupaten Bantul.

"Kota Bandung itu membuat satu inovasi dalam koordinasi kolaborasi lintas sektor. Tentu saja kalau yang baik akan kita ambil, akan dijadikan sebagai percontohan sehingga kota lain bisa mengikuti," tambahnya.

Editor: Dadang Setiawan



Bagikan melalui:

KOMENTAR

BERITA LAINNYA