Ini 6 Poin Pernyataan Sikap Aliansi Ormas Islam untuk Bupati Bandung Barat

Bandung Raya

Jumat, 18 Oktober 2019 | 22:08 WIB

191018221119-ini-6.png


ORMAS Islam di Kabupaten Bandung Barat yang tergabung dalam wadah Aliansi Ormas Islam Kabupaten Bandung Barat mengeluarkan enam poin pernyataan sikap yang ditujukan kepada Bupati Bandung Barat Aa Umbara Sutisna.

"Hasil musyawarah yang digelar hari ini, kami bersepakat untuk mengeluarkan pernyataan sikap yang ditujukan kepada Bupati Bandung Barat. Enam poin ini kami nilai penting dan bermanfaat bagi masyarakat," kata Ketua Aliansi Ormas Islam Kabupaten Bandung Barat KH Aa Maulana di Ngamprah, Jumat (18/10/2019).

Kyai kharismatik ini menyebut, poin pertama Aliansi Ormas Islam mengucapkan selamat kepada Bupati Bandung Barat yang telah mendapat penghargaan di bidang penanggulangan pengangguran.

Kedua, mendukung berbagai Kebijakan Bupati Bandung Barat yang beorientasi terhadap pembangunan moril dan materil demi terwujudnya kesejahteraan lahir batin masyarakat Kabupaten Bandung Barat.

"Ketiga, meminta kepada Bupati Bandung Barat dalam penyusunan anggaran untuk lebih memperhatikan sektor keagamaan dan sektor penanggulangan pengangguran di Bandung Barat," kata Aa Maulana.

Ia menambahkan, poin keempat, meminta kepada Bupati Bandung Barat untuk terus menerus menggiatkan upaya penanggulangan penyakit moral yang terjadi di tengah-tengah masyarakat khususnya di kalangan kaum milenial.
Kelima, meminta kepada Bupati Bandung Barat untuk membuat regulasi/Peraturan Bupati yang berisi penertiban masuknya bantuan dari luar negeri khususnya dalam bidang keagamaan.

"Poin keenam, mendukung langkah-langkah Bupati Bandung Barat dalam mengentaskan kemiskinan melalui program penaggulangan pengangguran.," tandasnya.

Menurutnya, enam poin pernyataan sikap tersebut sebagai bentuk dorongan moril kepada bupati dalam mengemban tugas.

"Pak bupati harus kita kawal, sebab beliau tidak mungkin bisa kerja sendiri. Semua elemen masyarakat harus ikut terlibat membantunya, sebab Bandung Barat maju itu dinikmati oleh masyarajat sendiri bukan oleh bupati selaku pribadi," tukasnya.

Editor: Endan Suhendra

Bagikan melalui:

KOMENTAR

BERITA LAINNYA