Rumah Cemara dan ICJR Tolak Hukuman Cambuk Konsumen Narkotika

Bandung Raya

Jumat, 18 Oktober 2019 | 10:24 WIB

191018102609-rumah.jpg

dok

ilustrasi

Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) dan Rumah Cemara menolak keras wacana Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Aceh untuk menghukum cambuk konsumen narkotika yang didakwa melanggar UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika). Hukuman cambuk dinilai melanggar HAM serta UU Narkotika itu.

Seperti diketahui baru-baru ini, Kepala BNNP Aceh, Brigjen Pol. Faisal Abdul Naser mengusulkan hukuman cambuk bagi terdakwa konsumen narkoba pemula. Usulan ini didasarkan pada banyaknya pecandu yang berada pada kategori usia produktif.

Hukum cambuk bagi konsumen bertentangan dengan salah satu tujuan UU Narkotika, yakni menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi orang-orang yang ketergantungan pada konsumsi narkotika alias pecandu.

“Berbeda dengan UU sebelumnya (1976 dan 1997), jaminan pengaturan rehabilitasi menjadi tujuan UU Narkotika saat ini,” terang Manajer Program Rumah Cemara, Ardhany Suryadarma dalam rilis yang diterima galamedianews, Jumat (18/10/2019).

Menurut Ardhany, selain menjamin pengaturan upaya rehabilitasi, UU Narkotika bertujuan menjamin ketersediaan narkotika untuk pelayanan kesehatan serta iptek; mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika; serta memberantas peredaran gelap narkotika. Keempatnya tercantum pada Pasal 4 UU Narkotika.

Ardhany menambahkan, Pemerintah RI tak terkecuali BNNP Aceh sepatutnya mengevaluasi kebijakan yang hampir setengah abad terakhir ini mengedepankan upaya-upaya represif dalam menegakkan hukum pidana narkotika di Indonesia. Pendekatan yang sering disebut sebagai “perang terhadap narkotika” itu telah terbukti berdampak lebih buruk bagi Indonesia, salah satunya adalah meningkatnya kematian akibat konsumsi narkotika ilegal.

“Solusi untuk masalah narkotika di Indonesia adalah reformasi kebijakan, dari yang menggunakan pendekatan hukum pidana termasuk pengenaan hukum cambuk, ke pendekatan kesehatan masyarakat,” ujar Ardhany.

Sementara itu, Direktur Program ICJR, Erasmus Napitupulu menjelaskan, Pasal 54 UU Narkotika mewajibkan pecandu menjalani rehabilitasi medis dan sosial.

Rehabilitasi bagi pecandu juga dijamin Pasal 103 ayat (1) huruf a, yakni hakim yang memeriksa perkara dapat memerintahkan terdakwa menjalani pengobatan dan/ atau perawatan melalui rehabilitasi kendati ia terbukti melakukan tindak pidana narkotika. Masa menjalani rehabiitasi dihitung sebagai masa menjalani hukuman terpidana.

"Saat tidak terbukti melakukan tindak pidana narkotika, hakim pun dapat menetapkan untuk memerintahkan terdakwa menjalani rehabilitasi sesuai Pasal 103 ayat (1) huruf b," jelasnya.

Lebih jauh Erasmus menuturkan, Pasal 127 mewajibkan hakim untuk memperhatikan ketentuan-ketentuan mengenai rehabilitasi di UU Narkotika ini dalam memutus perkara.

“Banyak peraturan pelaksanaan di bawah UU Narkotika termasuk aturan internal institusi penegak hukum yang secara konkret menjamin agar pecandu menjalani rehabilitasi, bukan dicambukin!” imbuhnya.

Peraturan pelaksanaan itu di antaranya Surat Edaran Bareskrim Polri yang berlaku di tingkat penyidikan lansiran 2018 mengenai petunjuk rehabilitasi bagi konsumen narkotika dan Peraturan Jaksa Agung yang berlaku di tingkat penuntutan terbitan 2015 tentang petunjuk teknis penanganan konsumen narkotika untuk masuk ke dalam lembaga rehab.

Mahkamah Agung juga merilis surat edaran pada 2010 dan 2011 mengenai penempatan konsumen narkotika di dalam lembagai rehabilitasi medis maupun sosial yang berlaku di tingkat persidangan.

“Ada lagi yang dilanggar bila hukum cambuk diterapkan. Hak atas kesehatan yang dijamin Pasal 28H UUD 1945 juga melekat pada warga negara walaupun ia mengonsumsi narkotika,” tutur Erasmus.

Editor: Brilliant Awal



Bagikan melalui:

KOMENTAR

BERITA LAINNYA