Muradi: Putusan PTUN Terkait Sekda Kota Bandung Tidak Bersifat Mutlak

Bandung Raya

Jumat, 18 Oktober 2019 | 09:18 WIB

191018092216-murad.jpg

dok

Balai Kota Bandung

BERDASARKAN putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Benny Bachtiar memenangkan gugatan atas jabatan Sekda Kota Bandung.

Dalam putusannya, majelis hakim meminta Wali Kota Bandung Oded M. Danial mencabut surat keputusan (SK) Nomor 821.2/Kep-BKPP tanggal 21 Maret 2018, terkait pengangkatan Ema Sumarna sebagai Sekda Kota Bandung.

Ketua Program Studi Ilmu Politik Pascasarjana FISIP Universitas Padjadjaran (Unpad) Muradi mengatakan, putusan majelis hakim di PTUN tidak bersifat mutlak. Dengan demikian, Oded bisa saja mengacuhkan putusan tersebut.

"Jadi (Putusan) PTUN itu tidak dalam posisi yang mengikat untuk dilakukan," ungkapnya saat dihubungi via telepon seluler, Kota Bandung, Jumat (18/10/2019).

Menurutnya, dalam menghadapi putusan PTUN tersebut, Oded dihadapkan pada empat opsi. Pertama, mencabut SK dan mengangkat sekda baru. Kedua, melakukan pembiaran atau mengabaikan putusan PTUN.

Ketiga, mencabut SK kemudian membuat SK baru untuk pengangkatan Ema. Atau keempat, Oded benar-benar mengangkat sekda baru.

Namun dengan kondisi yang ada, Muradi menilai tidak mungkin mengangkat Benny sebagai sekda. Karena Oded membutuhkan kenyamanan dalam bekerja. Terlebih dengan track record Ema yang merupakan 'orang lama' di Pemkot Bandung.

"Kalau dipaksakan (mengangkat Benny jadi sekda) ini akan jadi masalah ke depan. Karena soal kenyamanan ini jadi satu hal yang penting," ujarnya.

Muradi menjelaskan, pengangkatan sekda merupakan kewenangan penuh Oded sebagai Wali Kota Bandung. Lebih jauh, Oded juga sudah menempuh prosedur dengan tidak melantik Ema selama masa 'idah'. Mengingat Ema baru dilantik sebagai Sekda Kota Bandung pada April 2019, sedangkan Oded dilantik jadi Wali Kota pada September 2018.

Walau demikian, untuk menghormati putusan PTUN, Wali Kota Bandung tersebut tinggal mematuhinya dengan membatalkan SK pengangkatan Ema sebagai Sekda. Selanjutnya SK baru dibuat untuk kembali mengangkat Ema.

"Jadi, keputusan PTUN dijalankan, yaitu SK dicabut, tapi bikin surat baru untuk mengangkat orang yang sama (Ema). Saya kira enggak ada masalah," katanya.

ia mengakui, jika mengangkat Benny atau orang baru lainnya untuk menjadi Sekda justru akan menimbulkan polemik baru. Pasalnya Oded belum tentu nyaman bekerja dengan orang selain Ema.

Selain itu, akan ada dinamika di tubuh Pemkot Bandung. Sebab, orang baru dan ASN akan butuh waktu untuk menyesuaikan diri, berinteraksi, dan lain sebagainya.

Ia menambahkan, Ema sangat memungkinkan melakukan gugatan seperti yang dilakukan Benny, jika akhirnya 'dipaksa' melepas jabatan Sekda. Sebab, Ema akan merasa terzalimi dan polemik justru akan makin berkembang.

Sebelumnya, Pemkot Bandung telah merespon kekalahan di PTUN dengan melayangkan banding. Sebab, pengangkatan Ema dianggap sudah sesuai prosedur. Ema pun dianggap sosok tepat untuk mengemban posisi Sekda Kota Bandung dengan kemampuan dan pengalamannya di pemerintahan.

"Saya kira langkah dari Pemkot Bandung untuk melakukan banding itu langkah tepat. Karena banyak fakta yang tidak terungkap dalam fakta pengadilan sebelumnya," tambahnya.

Editor: Brilliant Awal



Bagikan melalui:

KOMENTAR

BERITA LAINNYA