Komisi C DPRD Kota Bandung Minta Penanganan Sampah Dikembalikan ke PD Kebersihan

Bandung Raya

Rabu, 16 Oktober 2019 | 17:54 WIB

191016175437-komis.jpg

WAKIL Ketua Komisi C DPRD Kota Bandung, Agus Gunawan minta penanganan sampah di Kota Bandung dikembalikan ke semula, yaitu tetap menjadi kewenangan PD Kebersihan.

Diakuinya, ada kekhawatiran jika penanganan sampah di Kota Bandung akan semakin tidak optimal jika kewenangann tersebut dilimpahkan ke dinas lingkungan hidup dan kebersihan (DLHK).

"Melihat dari program kerja, seharusnya DLHK ini tidak mengurusi kebersihan. Tapi kenyataanya justru program kebersihan ini adanya di DLHK. Seharusnya tetap di PD Kebersihan," ungkapnya di Gedung DPRD Kota Bandung, Jln. Sukabumi, Kota Bandung, Selasa (15/10).

Menurutnya, DLHK Kota Bandung seharusnya lebih fokus pada program lingkungan dan jangan sampai dibebani dengan persoalan kebersihan yang sebelumnya merupakan tugas PD Kebersihan Kota Bandung.

"Harusnya DLHK itu fokusnya terkait persoalan lingkungan, seperti pencemaran dan penanganan limbah," katanya.

Politisi Demokrat tersebut mengaku tidak mengetahui apa alasan yang melatarbelakangi pelimpahan wewenang tersebut.

"Kami enggak tahu alasannya kenapa dilakukan pelimpahan wewenang ini. Tapi kalau DLHK fokusnya seharusnya pada lingkungan hidup," terangnya.

Soal kebersihan, Agus menilai penanganan kebersihan di Kota Bandung belum maksimal. Kendalanya adalah belum adanya pengelolaan sampah untuk dipilah-pilah serta lemahnya kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan.

Seperti diketahui, jumlah sampah di Kota Bandung mencapai 1.600 ton setiap harinya. Tanpa pemilahan, sampah tersebut dibuang begitu saja ke TPA Sari Mukti. Padahal jika sampah tersebut diolah akan bernilai ekonomis.

"Penanganan kebersihan di Kota Bandung ini belum maksimal. Maka ini harus gencar dilakukan sosialisasi terhadap masyarakat," tukasnya.

Lebih jauh, dalam waktu dekat pihaknya akan memanggil dinas terkait untuk melakukan koordinasi pengembalian wewenang penanganan kebersihan itu.

"Nanti akan kami koordinasikan lagi. Apalagi persolaan kebersihan di Kota Bandung selama ini belum maksimal," ucapnya.

Terkait adanya Peraturan Daerah (Perda) Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah, menjelaskan bahwa pelayanan pengelolaan sampah menjadi kewenangan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung (DLHK) Kota Bandung. Dengan begitu, kewenangan terhadap pengelolaan sampah yang dilakukan oleh PD Pasar dicabut.

Sebelumnya, Kepala DLHK Kota Bandung, Kamalia Purbani mengakui kurang memahami perubahan Perda tersebut.

Walau Perda Pengelolaan Sampah baru saja diterbitkan pada bulan Oktober 2018. Akan tetapi, sejauh ini belum ada rencana resmi mengenai petunjuk teknis dari perubahan tersebut. Namun sesuai amanat Perda mulai Oktober 2020, tugas penyapuan jalan sudah menjadi bagian tugas DLHK.

"Salah satu opsi kebijakannya adalah mempekerjakan pegawai penyapu jalan, yang selama ini berada di PD Kebersihan," tambahnya

Editor: Kiki Kurnia



Bagikan melalui:

KOMENTAR

BERITA LAINNYA