NasDem Sebut DPRD Layak Interpelasi Ridwan Kamil

Bandung Raya

Selasa, 15 Oktober 2019 | 06:46 WIB

191015065015-nasde.jpg

dok

Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil


SEBAGAI partai pengusung, Partai Nasional Demokrat (NasDem) merasa bertanggung jawab terhadap sepak terjang Ridwan Kamil sebagai Gubernur Jabar. Partai NasDem pun memberi lampu hijau kepada DPRD Jabar untuk menggunakan Hak Interpelasinya kepada gubernur.

Ketua Fraksi NasDem DPRD Jabar, Tia Fitriani memastikan Hak Interpelasi layak dilayangkan kepada Gubernur Jabar. Selain untuk mempertanyakan tata kelola pemerintahan dan dugaan proyek-proyek siluman, interpelasi diperlukan untuk mengungkap kejanggalan eksistensi Tim Akselarasi Pembangunan (TAP).

"Sebagai partai pengusung Ridwan Kamil pada Pilgub 2018, kami merasa bertanggungjawab terhadap dengan permasalahan antara Pemda dengan DPRD," kata Tia, Senin (14/10/2019).

Tia menambahkan, salah satu hal yang juga menjadi perhatian pihaknya yakni terkait adanya keberadaan TAP yang dikabarkan bermanuver memangkas hak dan kewajiban Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

"Saya dengar, makanya harus dijelaskan. Kami tidak mengharamkan interpelasi. Kalau (TAP) itu sampai mengganggu institusi di Jawa Barat ini, tentu saja kami bertanya," tegas Tia.

Berdasarkan pantauannya selama ini, Tia menilai progres Pemprov Jabar di masa kepemimpinan Ridwan Kamil menciptakan sekat yang memperuncing masalah. TAP yang menurutnya dibuat tanpa ada konsultasi dengan DPRD, makin memunculkan persoalan.

"Iya, TAP ini kan tidak ada obrolan dengan kita sejak awal. Harusnya dari kita (DPRD) juga, unsur-unsurnya dari kita. Ternyata TAP ini ada tiga bagan, semakin liar lah," kata Tia.

Dari beragam ekses yang timbul, Tia mengibaratkan kondusifitas gubernur dengan DPRD seperti suami istri. Kehadiran TAP yang dinilai seenaknya bertindak menciptakan kegaduhan, sudah seharusnya dibahas bersama.

"DPRD dengan gubernur itu ibaratnya suami istri yang kurang komunikasi. Dan hal itu tentunya bisa menyebabkan hal yang tak diinginkan, kehadiran pihak ketiga. Nah kehadiran pihak ketiga ini kalau dikomunikasikan dulu kan tidak jadi masalah," paparnya.

Lebih lanjut Tia menyatakan, untuk menciptakan kondusifitas, pihaknya menawarkan ruang dialog antara dewan dengan gubernur. Soal interpelasi, ia menilai hal itu memang hak DPRD.

"Sebetulnya kami sebagai pengusung, kalau memang itu (interpelasi) sudah seharusnya, kami menawarkan dulu komunikasi dua arah langsung dengan gubernur. Karena memang NasDem sebagai pengusung yang pertama totalitas memenangkan beliau," tandasnya.

Sementara itu, anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Abdul Hadi Wijaya menilai, belakangan ini berkembang kelompok-kelompok yang mengatas namakan kepanjangan tangan gubernur. Ia menyebut nama Tim Akselarasi Jabar Juara (TAJJ).

Menurut Hadi, eksistensi TAJJ sama halnya dengan TAP yang dinilai membatasi aparatur OPD. Bahkan, manuver TAJJ ketika diverifikasi, dinilai kurang menunjukan integritas.

"Tahun ini lahir yang namanya TAJJ. Saya kira ini 'mengganggu' kedudukan para kepala dinas dan eselon II. Mereka jadi tidak nyaman. Sementara dewan kan hanya berkomunikasi sesuai aturan dengan kepala dinas," tambahnya.

"Ketika TAJJ langsung mengatakan 'ini dari gubernur', kami tidak bisa menanyakan. Kemudian kami lihat yang membuat bukan orang-orang yang mengenal baik mekanisme pemerintahan Jawa Barat. Akhirnya banyak terjadi kesalah pahaman di lapangan. Masukan yang kami sampaikan di rapat resmi dewan enggak terwujud dalam pelaksanaan kerja," ujar Hadi.

Editor: Brilliant Awal

Bagikan melalui:

KOMENTAR

BERITA LAINNYA