Warga Bandung yang Ingin Memiliki KTP-el Harus Ekstra Sabar

Bandung Raya

Senin, 14 Oktober 2019 | 19:23 WIB

191014192418-warga.jpg

PERSOALAN pembuatan KTP elektronik (KTP-el) masih menjadi masalah yang terjadi di tengah masyarakat. Hal tersebut, terkait masih terbatasnya blangko KTP-el dari pemerintah pusat.

Saat ini Pemkot Bandung hanya memiliki jatah 500 blangko per bulan dari pemerintah pusat. Bagi warga yang ingin segera memiliki KTP-el untuk bersabar, karena minimnya jumlah blangko kartu identitas tersebut.

Anggota Komisi A DPRD Kota Bandung, Aan Andi Purnama meminta Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Bandung untuk mensosialisasikan hal tersebut kepada masyarakat. Sehingga tidak menimbulkan persoalan baru ditengah masyarakat.

"Dengan terbatasnya jumlah blangko KTP-el, maka Disdukcapil harus menjelaskan kepada masyarakat. Karena masih banyak masyarakat yang belum tahu," ungkapnya di Gedung DPRD Kota Bandung, Jln. Sukabumi, Kota Bandung, Senin (14/10/2019).

Diakuinya dengan 500 blangko KTP-el setiap bulannya, tidak sebanding dengan jumlah akan kebutuhan masyarakat. Mengingat masih banyak warga Kota Bandung yang masih belum memiliki KTP-el.

"Memang semua daerah juga hanya dapat jatah 500 blanko termasuk di Kota Bandung. Padahal kebutuhannya sangat besar, maka perlu ada semacam skala prioritas, seperti kepada penduduk pemula," katanya.

Dikatakannya bahwa persoalan administrasi kependudukan tersebut, tidak hanya untuk penduduk pemula atau warga yang baru berumur 17 tahun, namun juga masih banyak warga yang belum memiliki KTP-el.

Pentingnya memiliki KTP-el ini karena banyaknya pengurusan administrasi yang membutuhkan dokumen kependudukan tersebut, seperti pengurusan SIM, bank dan lain sebagainya.

"Ini perlu sosialisasi sehingga jangan sampai membuat masyarakat kebingungan. Jadi kenapa membuat KTP-el itu selesainya bisa 2-3 bulan, karena mereka tidak tahu bahwa ada keterbatasan blanko," ucapnya.

Selain itu, Aan Andi meminta Disdukcapil agar memberikan solusi mengenai keterbatasan blanko tersebut. Dimana bagi masyarakat yang ingin membuat surat keterangan (suket) dapat lebih dipermudah.

Ia menambahkan, Disdukcapil juga perlu mensosialisasikan akan manfaat suket kepada instansi atau lembaga lain, agar dapat memiliki fungsi seperti KTP-el. Terkait dengan masih terbatasnya jumlah blangko saat ini.

"Suket itu fungsinya harus sama dengan KTP-e;. Jadi jangan sampai ada instansi-instansi yang menolak Suket," tambahnya.

Editor: Kiki Kurnia



Bagikan melalui:

KOMENTAR

BERITA LAINNYA