LAKRI Sebut UU KPK Tak Lemahkan Pemberantasan Korupsi

Bandung Raya

Minggu, 13 Oktober 2019 | 10:23 WIB

191013102502-lakri.jpg


LEMBAGA Anti Korupsi Republik Indonesia (LAKRI) menegaskan UU KPK yang baru tidak bertujuan untuk melemahkan KPK, malah justru sebaliknya akan lebih memperkuat keberadaan KPK di negara ini.

Untuk itu, LAKRI pun menegaskan dukungannya pada rencana revisi Undang-Undang (UU) KPK Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Namun meski begitu, pihaknya meminta agar lembaga anti rasuah ini membenahi diri dan tetap memegang teguh komitmennya untuk memberantas korupsi.

"Rencana revisi UU tersebut tidak membuat kewenangan KPK menjadi lemah, tapi justru memperkuat serta memperbaiki hal-hal yang selama ini belum sempurna," kata Ketua Umum LAKRI H.M Sammy Samuel Lee Lahengko di Villa Imah Hills Pengalengan Kabupaten Bandung, Minggu (13/10).

Menurutnya, dalam revisi UU KPK disepakati pembentukan dewan pengawas. LAKRI, kata dia, mengapresiasi adanya dewan pengawas sebagai bentuk kesempurnaan, bukan melemahkan KPK.

Ia menyebut, adanya dewan pengawas yang bertugas untuk melakukan pengontrolan terhadap KPK adalah hal yang justru baik untuk kinerja lembaga antirasuah kedepannya. Tujuannya pengawas agar bekerja lebih profesional dan maksimal,

"Jangan dibentuk opini bahwa dewan pengawas ini sebagai salah satu upaya pelemahan," katanya.

Sameul mengungkapkan, yang menjadi permasalahan adalah bukan Revisi RUU KPK tetapi adanya anggapan bahwa KPK tidak netral dan tebang pilih. Padahal KPK, kata dia, harus bersih dari mafia hukum.

"Jangan sampai KPK diintervensi pihak tertentu," tukasnya.

LAKRI, kata dia, siap memberi kontribusi dalam pemberantasan korupsi yang terjadi di tanah air. Hal ini disebabkan jumlah aparat penegak hukum yang melakukan investigasi tindak pidana korupsi masih minim.

Sampai saat ini, imbuhnya, baru sekitar 25 persen tindak pidana korupsi yang sudah diinvestigasi oleh aparat penegak hukum. Sedangkan sisanya 75 persen anggaran negara masih banyak diselewengkan.

LAKRI menilai selama ini tindak pidana korupsi dilakukan oleh pejabat penyelengara negara mulai dari pembangunan infrastruktur sampai pendidikan hingga kesehatan.

Namun, kata dia, beberapa daerah di Indonesia belum tersentuh KPK. Penyebabnya, kata dia, adalah jumlah aparat penegak hukum yang masih minim untuk melakukan investigasi.

"Memang masih kurang SDM untuk melakukan investigasi tindak pidana korupsi. Jadi selama ini mengandalkan laporan dari masyarakat. Contoh di Papua yang sama sekali belum tersentuh KPK, saya punya datanya," ujarnya.

Editor: Brilliant Awal

Bagikan melalui:

KOMENTAR

BERITA LAINNYA