Hadapi Tantangan Bonus Demografi, BKKBN Lakukan Rebranding

Bandung Raya

Kamis, 10 Oktober 2019 | 19:38 WIB

191010193919-hadap.jpg

Ziyan Muhammad Nasyith

Kepala BKKBN, Hasto Wardoyo

BADAN Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) akan melakukan rebranding atau menggunakan brand baru yang lebih milenial. Selain dalam rangka menghadapi era bonus demografi pada 2020 mendatang, rebranding sebagai upaya memperkenalkan lebih luas program BKKBN kepada para kaum milenial.

Kepala BKKBN, Hasto Wardoyo didampingi Kepala BKKBN Provinsi Jawa Barat, Teguh Santoso mengatakan, rebranding yang saat ini tengah dikaji dan disiapkan oleh pihaknya meliputi logo, jargon, tagline, slogan, program hingga lagu mars Keluarga Berencana, yang selama ini telah digaungkan.

"Tujuan dari rebranding ini untuk menyukseskan program KB dalam menurunkan laju pertumbuhan penduduk, menekan pernikahan dini, mengurangi angka stunting, kematian ibu dan bayi serta menunda usia pernikahan. Itu semua menjadi tantangan era demografi," ujar Hasto kepada galamedianews.com saat ditemui usai menjadi pemateri pada acara Studi Kasus Strategi Mengadapi Dampak Bonus Demografi di. Gedung Andarawina Sespim Polri, Lembang, Kab. Bandung Barat, Kamis (10/10/2019).

Hasto yang baru menjabat Kepala BKKBN selama tiga bulan itu, menargetkan rebranding bisa selesai pada akhir tahun ini. Agar pada 2020 mendatang pihaknya bisa melakukan kampanye kepada masyarakat

Dirinya menuturkan, keluarga berencana adala fondasi dasar untuk membangun bangsa ini dalam menghadapi era bonus demografi. Dari keluarga berencana. Kata Hasto, kesehatan masyarakat akan terkendali, angka kelahiran otomatis terkendali, dan gizi masyarakat juga terkendali.

"Di atas masyarakat tersebutlah, pendidikan, kerja, produksi, inovasi dan kreasi akan bisa lebih cepat mendorong pembangunan bangsa ini," katanya.

Untuk membangun sumber daya manusia (SDM) tangguh seperti yang digariskan Presiden Joko Widodo, lanjut Hasto, tidak lain semua kekuatan yang ada saat ini harus difokuskan pada pembangunan keluarga. "Tidak boleh ada satu keluarga pun di Indonesia terlepas dari program keluarga berencana," ujarnya.

Pada kesempatan tersebut, Hasto pun mengajak kepada kaum milenial, untuk sama-sama menurunkan kejadian-kejadian seperti kehamilan yang tidak dikehendaki atau hamil di luar nikah serta pernikahan muda yang berpotensi terhadap peceraian.

"Itu akan berdampak terhadap meningkatnya angka stunting, dampaknya bisa jadi kematian ibu dan bayi. Jadi hamil tapi tidak bahagia," katanya.

Menanggapi kegiatan studi kasus yang digelar Sespim Polri, Hasto mengaku sangat antusias karena unsur kepolisian maupun TNI memiliki kepedulian terhadap bonus demografi. Karena menurutnya, pembangunan berbasis kependudukan itu gaungnya kurang.

"Jadi saya sangat apresiasi. TNI dan Polri benar-benar memperhatikan peran demografi dalam rangka mengambil suatu kebijakan. Dan para petingginya jadi memiliki cara pandang terhadap masalah demografi," ungkapnya.

Editor: Kiki Kurnia

Bagikan melalui:

KOMENTAR

BERITA LAINNYA