Disnakertrans Jabar Gandeng Bank bjb

Bandung Raya

Jumat, 4 Oktober 2019 | 17:49 WIB

191004175047-disna.jpg

UNTUK memberikan kemudahan pembiayaan pemberangkatan bagi calon Pekerja Migran Indonesia (PMI), Balai Latihan Kerja Pekerja Migran Indonesia (BLK PMI) Disnakertrans Jabar menjalin kerjasama dengan Bank BJB untuk memberikan layanan pembiayaan, melalui program KUR (Kredit Usaha Rakyat).

"Sudah disepakati MOU antara Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jabar dengan Bank BJB. Sekarang kita lebih kongritkan lagi kerja samanya, dimana BJB akan akan memberikan bantuan pembiayaan kepada tenaga kerja yang berangkat ke luar negeri," ungkap Kepala BLK PMI Disnakertrans Jabar, Teguh Khasbudi di kantornya, Jln. Soekarno-Hatta, Kota Bandung, Jumat (4/10/2019).

Menurutnya besaran KUR yang diberikan berbeda-beda tergantung negara tujuan dari para pekerja imigran tersebut. Seperti untuk tujuan ke negara Jepang, akan berbeda dengan PMI yang tujuannya ke negara yang lebih dekat seperti Singapura.

"Karena biaya yang dibutuhkan pun berbeda. Itu yang disebut cost structure. Ini yang kita upayakan untuk meringankan pekerja migran Indonesia, khususnya dari Jabar," katanya.

Dikatakannya setelah dilatih dan dipastikan bekerja ke luar negeri, maka calon tenaga kerja migran bisa mendapat bantuan dari program tersebut.

"Jadi setelah para calon Pekerja Migran Indonesia sudah dilatih dan siap bekerja ke luar negeri, maka para mereka akan mendapatkan bantuan pembiayaan untuk keberangkatan," terangnya.

Selain pembiayaan, para calon pekerja juga mendapat kelengkapan dokumen seperti paspor, visa kerja, surat perjanjian kontrak kerja, dan dokumen lainnya.

Teguh menjelaskan bahwa setiap tahunnya lebih dari 50 ribu tenaga kerja migran dari Jawa Barat diberangkatkan ke luar negeri. Pada tahun terakhir, pihaknya memberangkatkan 55.763 pekerja migran ke berbagai negara, seperti Jepang, Korea, dan Singapura.

Lebih jauh, nantinya peserta pelatihan, wajib memiliki rekening BJB untuk kepentingan bantuan pembiayaan tersebut. Selain itu, setiap pembayaran honor ataupun yang lainnya dilakukan secara noncash, melalui rekening bank milik Pemprov Jabar tersebut.

"Program ini juga menjadi bagian dari upaya kita dalam mengantisipasi pencaloan pekerja migran kita," ujarnya.

Disinggung terkait pengawasan KUR agar tepat sasaran, lanjutnya, pihaknya memastikan bahwa setiap stakeholder pekerja migran sudah terdaftar di Disnakertrans. Sehingga telah berbadan hukum, yang merupakan salah satu syarat untuk penyaluran program KUR bagi pekerja migran tersebut.

"Lembaga-lembaga yang menyalurkan para pekerja migran ini sudah terdaftar dan berbadan hukum. Namun pengawasan tetap terus kita lakukan, sehingga tetap berjalan dan tepat sasaran," tambahnya.

Editor: Endan Suhendra

Bagikan melalui:

KOMENTAR

BERITA LAINNYA