Agenda Interpelasi Terhadap Gubernur Jabar Makin Mengerucut

Bandung Raya

Jumat, 4 Oktober 2019 | 12:57 WIB

191004130025-agend.jpg

SETELAH resmi dilantik, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jabar periode 2019-2024 akan segera melaksanakan tugas penting. Salah satu agenda yang menunggu yakni rencana pembahasan hak interpelasi terhadap Gubernur Jabar, Ridwan Kamil.

Anggota DPRD Jabar dari Fraksi Partai Demokrat, Asep Wahyuwijaya mengatakan, pembahasan interpelasi untuk Gubernur Jabar saat ini semakin mengerucut. Pasalnya, komposisi pimpinan dan fraksi sudah disahkan.

"(Agenda interpelasi) segera terealisasi. Secara prinsip sudah tersosialisasi, hanya kemarin memang posisi fraksi, AKD belum kokoh. Mudah-mudahan sekarang semakin intensif pembicaraannya," tutur Asep di Gedung DPRD Jabar, Jln. Diponegoro, Kota Bandung, Jumat (4/10/2019).

Seperti diketahui, hak Interpelasi adalah hak dewan untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Asep menambahkan, saat ini dalam membahas interpelasi itu, semua fraksi sudah mulai bisa berkonsolidasi mematangkan substansi evaluasi yang akan ditanyakan kepada gubernur. Target interpelasi, menurutnya, semakin intensif karena setiap kesepakatan cepat ditawarkan dalam rapat harian.

"Sekarang teman-teman di dewan sudah mulai ada, sudah bisa keluar karena sudah ada pimpinan definitif. Secara fundamental DPRD Jabar sudah bisa bekerja. Tentunya saya berharap obrolan politik akan lebih maju. Mengapa? Karena induknya sudah ada, jadi arahan ke mana akan semakin mengkristal," terang Asep.

Saat ini, DPRD Jabar sudah memiliki pimpinan definitif.
Taufik Hidayat dari Partai Gerindra menjadi Ketua DPRD Jabar untuk periode 2019-2024. ‎Selain Taufik ada empat politisi lainnya yang juga resmi ditunjuk sebagai wakil ketua, yakni Achmad Ru'yat dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ineu Purwadewi Sundari (PDIP), Ade Barkah (Golkar) dan Oleh Soleh (PKB).

Sebelum pimpinan definitif terbentuk, beberapa waktu lalu Fraksi Partai Golkar mengimbau Gubernur Jabar untuk tidak panik terhadap agenda hak interpelasi DPRD Jabar. Pertengahan Agustus lalu, Ketua Fraksi Golkar, Yod Mintaraga menjelaskan, agenda Interpelasi untuk memperjelas progres pembangunan yang sudah berjalan dan kebijakan tidak jelas yang dilakukan hingga pengalihan alokasi anggaran, merupakan hal wajar dilakukan lembaga Legislatif.

Yod menambahkan, hak interplasi bukan hal negatif untuk gubernur karena sudah diatur dalam Tata Tertib dan Undang-Undang MD3. "Interpelasi ini sebuah hal biasa, dimana DPRD meminta pertanggung jawaban kepada gubernur jika ada kebijakan yang menimbulkan keresahan, menimbulkan ganguan dan berdampak luas. Jadi biasa saja dan beberapa fraksi belum melihat sejauh itu," terangnya.

Yang ditekankan, gubernur seharusnya memiliki inisiatif berkoordinasi terlebih dahulu dengan DPRD Jabar ketika akan merubah program pembangunan yang sudah disahkan dalam APBD. Salah satu pembangunan yang disorot yaitu rencana revitalisasi Alun-Alun Jonggol senilai Rp 15 miliar yang sudah disetujui Pemprov Jabar di periode Gubernur Ahmad Heryawan, yang kemudian dialihkan ke pembenahan Setu Ciri Mekar Cibinong.

Editor: Kiki Kurnia

Bagikan melalui:

KOMENTAR

BERITA LAINNYA