Pemkot Bandung Sosialisasikan Tibum Tranlimas

Bandung Raya

Kamis, 19 September 2019 | 17:53 WIB

190919173238-pemko.jpg

PEMKOT Bandung terus mensosialisasikan Perda Nomor 9 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat (Tibum Tranlinmas). Sosialisasi sendiri diikuti oleh para camat, lurah, dan organisasi perangkat daerah (OPD) lainnya.

Perda tersebut, mengatur ketertiban umum, diantaranya tertib jalan dan angkutan jalan, sosial, lingkungan, jalaur hijau, taman dan tempat umum. Selain itu, juga tentang tertib sungai, drainase dan sumber air, tertib usaha tertentu, tertib Pedagang Kaki Lima (PKL), reklame, bangunan dan tertib ruang.

Sedangkan ketentraman masyarakat mengatur tentang kewajiban masyarakat dalam berperilaku menjaga suasana kondusif. Termasuk pemberian sanksi administratif hingga pembebanan biaya paksaan penegakan hukum kepada para pelanggarnya.

Kepala Bagian Hukum Pemerintah Kota Bandung, Bambang Suhari mengatakan, perda tersebut mengubah paradigma, dengan lebih menonjolkan sanksi administratif dibandingkan sanksi pidana.

"Diantaranya mengumumkan bahwa si pelanggar telah membuang sampah ke sungai, sehingga memberikan efek jera apabila publikasikan," ungkapnya di Balai Kota Bandung, Jln. Wastukancana, Kota Bandung, Kamis (19/9/2019).

Dalam memaksimalkan perda tersebut, pihaknya meminta para camat dan lurah untuk ikut mensosialisasikan peraturan daerah ini. Mengingat aparat kewilayah lebih dekat dengan masyarakat.

"Kepada camat dan lurah, kami berharap bisa mensosialisasikannya juga. Aparat kewilayahan dapat menjadi corong sosialisasi perda ini, sehingga mampu mengedukasi masyarakat," terangnya.

Pada kesempatan yang sama, Wali Kota Bandung, Oded M. Danial berharap masyarakat memahami aturan tersebut.  Ia mengaku mendukung pemberian sanksi adminstratif daripada sanksi pidana.

"Jadi mencoba mengubah paradigmanya. Kalau sanksinya pidana itu hukuman, dan kalau administratif itu sanksi sosial seperti buang sampah ke sungai. Selain itu, juga seperti perpajakan, menempelkan stiker ketika restoran telat bayar pajak," tuturnya.


Editor: Dadang Setiawan

Bagikan melalui:

KOMENTAR

BERITA LAINNYA