Penambahan Kursi Pimpinan di DPRD Jabar Dinilai Tidak Efektif

Bandung Raya

Rabu, 18 September 2019 | 14:48 WIB

190918144657-penam.jpeg

net

Ilustrasi.

PENAMBAHAN kursi unsur pimpinan di DPRD Provinsi Jawa Barat di kritisi pengamat politik Universitas Parahiyangan Asep Warlan, dia menilai penambahan tersebut tidak di efesien.

Dalam paripurna pengumuman calon unsur pimpinan DPRD provinsi Jawa Barat, anggota DPRD Provinsi Jawa Barat telah mengajukan nama calon unsur pimpinan dengan jumlah enam kursi yang sebelumnya empat kursi.

Asep menjelaskan, jika menggunakan pendekatan perwakilan semua fraksi di DPR harus duduk di kursi MPR, maka bisa dianggap penting penambahan kursi pimpinan tersebut.

Seperti halnya, pengesahan yang sudah dilakukan oleh Mendagri soal revisi Undang-Undang MD3 mengenai kursi pimpinan MPR ditambah menjadi 10 kursi, dengan komposisi 1 ketua dan 9 wakil ketua, dengan alasan perwakilan semua fraksi di DPR.

Namun menurut Asep, berbeda dengan kursi pimpinan di DPRD Provinsi, pasalnya dengan komposisi 1 ketua dan empat wakil ketua sudah cukup mewakili semua fraksi yang ada di DPRD Jabar saat ini, dengan perhitungan lima partai peraih suara tertinggi yang mendapatkan kursi pimpinan dewan.

"Jadi Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 itu, lebih kepada jumlah anggota, dan tidak otomatis jika anggota dewan bertambah maka tidak otomatis jumlah pimpinan juga bertambah. Namun jika penambahan itu dengan pendekatannya semua fraksi harus diwakili, saya kira tidak perlu untuk semua fraksi harus ada perwakilan di pimpinan dewan," kata Asep, Rabu (18/9/2019).

Selanjutnya kata Asep, jika menggunakan pendekatan efisensi, tentunya penambahan pimpinan baru di dewan tidak efektif. Misalnya, dari segi anggaran akan bertambah, karena tunjangan dan fasilitas pimpinan dewan berbeda dengan anggota lainnya. Maka dengan ditambahnya pimpinan baru dirasa tidak efektif.

"Lebih efektif lima, semua fraksi terwakili. Kalau ditambah akan menjadi tidak efisien, karena ada anggaran yang harus ditambah, yakni tunjangan dan fasilitas. Jadi hemat saya lima saja sudah cukup," tuturnya.

Diketahui usulan ini di awali oleh fraksi Demokrat dengan dasar, merujuk pada Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yang menyatakan bahwa jumlah pimpinan dewan lima orang terdiri dari satu ketua dan empat wakil ketua itu untuk anggota dewan berjumlah 85 hingga 100 orang. Sementara jumlah anggota DPRD Jabar saat ini 120 orang dan itu belum diatur soal komposisi pimpinannya.

Menanggapi hal tersebut, Pengamat Politik Universitas Parahyangan Asep Warlan Yusuf menilai, jika menggunakan pendekatan perwakilan semua fraksi di DPR harus duduk di kursi MPR, maka bisa dianggap penting penambahan kursi pimpinan tersebut.

Editor: Dadang Setiawan

Bagikan melalui:

KOMENTAR

BERITA LAINNYA