Dukungan Massa di Bandung Terkait Revisi UU KPK Terus Mengalir

Bandung Raya

Selasa, 17 September 2019 | 18:16 WIB

190917173737-dukun.jpg

Anthika Asmara

DUKUNGAN untuk revisi undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih dilakukan sejumlah masa dihalaman Gedung Sate Jalan Diponegoro, kota Bandung, Selasa (17/9/2019). Meskipun dalam waktu yang sama DPR RI sudah mengesahkan revisi undang-undang KPK di Jakarta.

Ratusan massa yang tergabung dalan Pemuda Mandiri Peduli Rakyat Indonesia (PMPRI), dalam melakukan aksinya mengmyambut baik dengan pengesahan Revisi RUU KPK oleh DPR RI.

"Ini bukan untuk melemahkan KPK. Tapi agar KPK bekerja lebih bai, lebih profesional," teriak salah seorang orator unjukrasa.

Para pengunjukrasa juga mengeluarkan empat poin pernyataan sikap, salah satu diantaranya meminta kepada semua instasi atau pembaga negara untuk bekerja sesuai dengan landasan UU dan bukan atas dasar kepentingan kelompok maupun golongan.

""Revisi UU KPK perlu segera disahkan guna mengatur hal yang perlu diatur dalam UU yang tujuan dari revisi itu, adalah untuk memperkuat keberadaan KPK," kata koordinator aksi Andri Beurik.

Andri menambahkan, dengan adanya revisi UU KPK, dapat meningkatkan kinerja. Keberadaan dewan pengawas KPK, merupakan hal yang penting  sebagai bagian dalam penguatan KPK.

"Kedepan, kedudukan KPK perlu ditempatkan sebagai bagian dari cabang kekuasaan eksekutif. Namun  sebagai lembaga penegakan hukum, KPK tetap tidak dapat diintervensi oleh kekuatan dan kepentingan kelompok manapun,"ucapnya.

Selain itu juga, karena kedudukan  KPK dinilai layak ditempatkan  sebagai cabang eksekutif, maka pegawai KPK sudah pantasnya menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Dalam waktu yang sama juga sejumlah masa mengatasnamakan poros revolusi mahasiswa Bandung melakukan aksi di halaman Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat jalan Diponegoro, kota Bandung. Dalam aksinya mereka  menolak revisi RUU KPK yang dinilai revisi undang-undang ini tergesa-gesa dan sangat kontras penuh dengan kepentingan untuk mengkebiri.

Kordinator LAP dari Bem Rema UPI Ilyasa Ali Husni mengatakan, wewenang dan fungsi lembaga independen KPK ini yang seharusnya tidak Intervensi dari pihak manapun termasuk eksekutif sekalipun agar legitimasi lembaga independen ini masih memiliki.

"Kami menolak karena KPK seharusnya tidak intervensi dari pihak manapun," kata Ilyasa.

Adapun lima poin yang menjadi pernyataan sikap dari poros revolusi mahasiswa Bandung yaitu, menolak keras Revisi UU KPK karena mengkebiri independensi KPK dan meringankan sanksi tindak pidana korupsi serta mengancam prinsip demokrasi.

" Kami menuntut Presiden dan DPR RI untuk membatalkan pengesahan RUU KPK karena dinilai tergesa-gesa dan tidak masuk kedalam Prolegnas prioritas tahun 2019," ucap dia.

Selain itu mendesak Presiden dan DPR RI untuk mengkaji ulang isi draf RUU KPK dengan perubahan signifikan yang menguatkan lembaga independen KPK dan tidak adanya intervensi dari pihak lain.

Mencabut pimpinan KPK terpilih karena terindikasi melakukan pelanggaran kode etik serta memilih kembali pimpinan KPK yang ideal dan sesuai dengan kriteria pada aturan yang berlaku.

"Jika RUU KPK ini disahkan, maka kami Mahasiswa se-Bandung Raya dan Jawa Barat akan mengambil sikap tegas dengan menduduki gedung DPR RI dan gedung merah putih KPK secara serentak," tuturnya.

Editor: Dadang Setiawan

Bagikan melalui:

KOMENTAR

BERITA LAINNYA