Revisi UU KPK Disetujui Wagub Ogah Komentar

Bandung Raya

Jumat, 13 September 2019 | 19:18 WIB

190913191916-revis.jpg

Anthika Asmara

REVISI Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya disetujui Presiden Joko Widodo meskipun timbul polemik penolakan lantaran revisi UU KPK dinilai melemahkan lembaga.

Wakil Gubernur Jawa Barat, UU Ruzhanul Ulum enggan mengomentari hal tersebut. Sebab kata dia hal tersebut merupakan masalah yang sensitif. Bahkan dirinya tidak memberikan perkataan tanggapan sedikit pun.

"Enggak mau ah (komentari revisi RUU KPK). Itu mah urusan nasional," katanya di Gedung Sate Bandung, Jumat (13/9/2019).

Sementara itu, di depan Kantor Pemerintahan Provinsi (Pemprov) Jabar massa dari Gerakan Masyarkat Jawa Barat melakukan aksi mendukung penuh RUU KPK. Sedikitnya ada enam poin yang mereka sampaikan sebagai pernyataan sikap.

"Poin pertama mendukung penuh revisi UU KPK untuk KPK yang lebih baik dan tegas berintegritas dan profesional dalam pemberantasan korupsi. Revisi UU KPK bukan untuk melemahkan namun justru menguatkan KPK," ujar koordinator aksi Sukamto di sela aksi, Jumat.

Poin kedua, Sukamto mengatakan, KPK wajib diawasi agar penyidik KPK tidak liar. KPK harus independen, jangan bermain politik praktis. Poin ketiga, pihaknya menegaskan bahawa KPK bukan LSM, KPK bukan malaikat, KPK jangan kebal hukum.

"Revisi UU KPK mengakomodir semangat pencegahan, koordinasi dan kerja sama antar lembaga penegak hukum tidak pidana korupsi," ucapnya.

Poin ke empat, pihaknya mendukung penuh kinerja pansel KPK untuk KPK yang lebih baik. Maka jangan mengintervensi pansel. Selain itu, meminta pansel KPK jangan takut ancaman dari luar.

Adapun poin ke lima KPK harus benar-benar diperbaiki melalui seleksi capim KPK. Aparat penegak hukum agar mengusut tuntas pihak-pihak yang memtitnah pansel KPK dengan isu yang mengada-ada.

"Yang terakhir, pansel KPK harus memilih capim KPK yang berani agar dapat menjadi tumpuan masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi di Negeri Indonesia ini," katanya.

Lebih lanjut, dia katakan, ada enam poin krusial yang disepakati dalam RUU nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pertama kedudukan KPK sebagai lembaga penegak hukum berada pada cabang kekuasaan eksekutif atau pemerintahan. Sedangkan pegawai KPK adalah aparatur sipil negara (ASN) yang tunduk pada peraturan perundang-undangan.

"Poin kedua penyadapan harus melalui izin Dewan Pengawas KPK," ujarnya.

Sementara poin ke tiga, KPK harus bersinergi dengan lembaga penegak hukum lain sesuai hukum acara pidana. Sedangkan poin ke empat, setiap instansi, kementerian, lembaga wajib menyelenggarakan laporan harta kekayaan terhadap penyelenggaraan negara (LHKPN) sebelum dan setelah berakhir masa jabatan. Hal ini dilakukan dalam rangka meningkatkan kinerja KPK

Kelima, KPK dalam menjalankan tugas dan wewenangnya diawasi oleh Dewan Pengawas KPK yang berjumlah lima orang. Dewan Pengawas KPK dibantu oleh organ pelaksana pengawas.

"Keenam, KPK berwenang menghentikan penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi apabila penyidikan dan penuntutannya tidak selesai dalam jangka waktu paling lama satu tahun," tuturnya.

Editor: Kiki Kurnia

Bagikan melalui:

KOMENTAR

BERITA LAINNYA