Tujuh Desa Tolak Pembentukan Kecamatan Baru di KBB

Bandung Raya

Jumat, 13 September 2019 | 17:06 WIB

190913170659-tujuh.png

RENCANA pembentukan Kecamatan Nyalindung sebagai Kecamatan baru di Kabupaten Bandung Barat, mendapat penolakan dari tujuh Desa. Hal itu berdasarkan hasil musyawarah desa (musdes) serta rapat evaluasi bersama.

Untuk diketahui, pembentukan Kecamatan Nyalindung akan meliputi 11 desa di enam kecamatan. Desa-desa tersebut yakni Desa Sadangmekar (Kecamatan Cisarua), Cipada, Mandalasari, dan Mekarjaya (Cikalongwetan), Sirnajaya (Cipeundeuy) , Bojongkoneng (Ngamprah), Nyalindung, Cirawamekar, dan Sumurbandung (Cipatat), serta Campakamekar dan Tagogapu (Padalarang).

Kepala Bagian (Kabag) Tata Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat, Hendra Trismayadi mengungkapkan, berdasarkan hasil rapat evaluasi terkait pembentukan Kecamatan Nyalindung yang digelar pada 5 September 2019 lalu, sebagian besar desa menolak untuk bergabung menjadi Kecamatan Nyalindung.

"Dari 11 desa yang sudah melakukan musdes, hanya empat desa yang menyatakan setuju untuk pembentukan kecamatan baru. Sementara, tujuh desa lainnya menolak untuk bergabung," ungkap Hendra saat ditemui di Komplek Perkantoran Pemkab Bandung Barat, Ngamprah, Jumat (13/9/2019).

Hendra menyebutkan, empat desa yang setuju mulai dari Desa Nyalindung, Sumur Bandung, Cirawamekar dan Campakamekar. Sedangkan tujuh desa yang menolak mulai dari Desa Sirnajaya, Bojongkoneng, Tagogapu, Mandalasari, Mekarjaya, Cipada dan satu lagi Sadangmekar, dengan alasan-alasan yang dituangkan dalam berita acara hasil musdes tersebut.

Dirinya menjelaskan, dari hasi rapat evaluasi dapat disimpulkan, penolakan tersebut lantaran minimnya sosialisasi. Sehingga masyarakat khawatir karena akan berdampak pada perubahan administrasi kependudukan, seperti e-KTP dan lainnya, kalau harus digabung menjadi kecamatan baru.

"Masyarakat juga belum paham soal keuntungan-keuntungan yang didapat, seperti skala prioritas pembangunan di kecamatan baru tersebut. Bahkan, masyarakat menganggap letak geografis akan semakin jauh kalau terbentuk kecamatan baru," ujarnya.

Menurut Hendra, solusinya adalah bagian tata pemerintahan akan membentuk tim percepatan pembangunan Kecamatan Nyalindung dan secara terjadwal mulai dari September, Oktober hingga November nanti, akan memaksimalkan sosialisasi secara masif terhadap desa-desa yang akan bergabung.

Sosialisasi yang sangat penting, lanjut dia, masyarakat harus paham soal keuntungan ketika kecamatan baru terbentuk. Pihaknya juga menjamin akan memberikan kemudahan dalam mengurus administrasi kependudukan.

Hendra menambahkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) pembentukan Kecamatan Nyalindung, harus ada dilampirkan hasil musdes yang akan bergabung menjadi satu kecamatan.

"Jika hasil musdes ternyata kurang dari 10 desa yang setuju, maka pembentukan Kecamatan Nyalindung harus dikonsultasikan dulu dengan Provinsi dan Kemendagri. Karena sesuai PP Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, bahwa untuk pembentukan kecamatan baru minimal 10 desa," terangnya.

Editor: Endan Suhendra

Bagikan melalui:

KOMENTAR

BERITA LAINNYA