Melanggar Tata Ruang KBU, Kementerian ATR/BPN Segel Sejumlah Perumahan di Kota Cimahi

Bandung Raya

Rabu, 11 September 2019 | 16:17 WIB

190911161955-melan.jpg

Laksmi Sri Sundari

SEJUMLAH bangunan berupa perumahan, sarana pendidikan dan olahraga di Kota Cimahi yang masuk Kawasan Bandung Utara (KBU) menerima sanksi administrasi dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Seluruh bangunan tersebut terindikasi melanggar Undang-Undang 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, dan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Kota Cimahi Tahun 2013-2033 dan dipasangi plang.

Direktur Penertiban dan Pemanfaatan Ruang, Kementerian ATR/BPN, Andi Renald menerangkan, penertiban sejumlah bangunan ini merupakan program strategis nasional yang disebut Program Penertiban Pemanfaatan Ruang Sistematis Lengkap (P3RSL) untuk mewujudkan tertib tata ruang nasional.

"Ditemukan audit beberapa bangunan di Cimahi terindikasi melanggar tata ruang. Kita ingin berikan sanksi administrasi dengan pemasangan plang kepada seluruh pelanggar," kata Andi di Pemkot Cimahi Jln. Demang Hardjakusumah, Rabu (11/9/2019).

Ia pun berharap, dengan tindakan tegas ini bisa menjadi contoh agar ke depannya masyarakat tidak asal mendirikan bangunan di kawasan yang tidak sesuai tata ruang, dan harus sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Cimahi.

Terkait dengan bangunan yang sudah diberikan sanksi, ia meminta dilakukan pemulihan fungsi tata ruangnya.

"Kita inginkan dilakukan pemulihan fungsi lahan. Indikasi bangunan yang tak sesuai tata ruang, dikembalikan ke fungsi semula sesuai dengan rencana tata ruang Cimahi dan tata ruang KBU yang sudah ada Perdanya," bebernya.

Editor: Endan Suhendra

Bagikan melalui:

KOMENTAR

BERITA LAINNYA