Revisi Undang-undang KPK Bakal Kuatkan Lembaga

Bandung Raya

Senin, 9 September 2019 | 13:58 WIB

190909140023-revis.jpg

Anthika Asmara

MASSA dari Gerakan Rakyat Jawa Barat kampanyekan revisi undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) guna memperkuat tugas lembaga. Kampanye mereka dengan melakukan aksi di halaman Gedung Sate jalan Diponegoro, kota Bandung, Senin (9/9/2019).

Berdasarkan pantauan, beberapa peserta demo membentangkan sejumlah poster, salah satunya bertuliskan 'Perkuat KPK Melaui RUU KPK'.

Koordinator aksi Sukamto menjelaskan, revisi undang-undang ini bukan soal lemahnya undang-undang yang saat ini, namun revisi undang-undang untuk menyesuaikan perkembangan kasus korupsi yang terjadi selama ini.

"Saat ini adalah bagaimana tindakan pencegahan porsinya dibesarkan. Dengan pencegahan inilah korupsi akan bisa hilang. Korupsi dari kecil terus tumbuh harus ada pencegahan di sana," ujar Sukamto disela aksi.

Pihaknya sepakat, kampanye ataupun sosialisasi tentang pola hidup agar terhindar dari tindakan korupsi mesti dioptimalkan. Karena itu, pihaknya pun mengajak seluruh stakeholder, tak terkecuali para pejabat di Pemerintah Provinsi (Pemprov) untuk menghindari budaya korupso.

"Korupsi memang sulit benar-benar habis total, tapi minimal budaya tidak korupsi harus dikembangkan maka dengan cara itulah bisa selesai," katanya.

Lebih lanjut, RUU KPK ini sempat menuai pro kontra di mana beberapa kalangan menilai dengan disahkannya penguatan aturan tersebut malah akan melemahkan lembaga antirasuah tersebut. Menurut dia, setiap orang memiliki pendapat berbeda-beda dan hal tersebut harus dihormati.

Kendati demikian, mengenai lemah atau tidaknya fungsi dari KPK tersebut tergantung dengan kontrol masyarakat. "Kalau masyarajat kontrol mau buruk regulasinya akan jadi kuat. Di sini kuncinya adalah kontrol masyarakat," ucapnya.

Disinggung adanya anggapan KPK menjadi alat politik, Sukamto menilai, hal itu pun tergantung anggapan dari induvidu masing-masing. "Kalau kita berpikiran positif saja," katanya.

Pada aksi ini, terdapat enam poin pernyataan sikap dari Gerakan Masyarkat Jabar, yaitu:

1. Mendukung penuh RUU KPK untuk KPK yang lebih baik dan tegas berintegritas dan profesional dalam pemberantasan korupsi. Revisi UU KPK bukan untuk melemahkan justru menguatkan KPK.

2. KPK wajib awasi agar penyidik KPK tidak liar. KPK harus independen jangan bermain politik praktis.

3. KPK bukan LSM, KPK bukan malaikat. KPK jangan kebal hukum. Revisi UU KPK mengakomodir semangat pencegahan, koordinasi dan kerjasama antar lembaga penegak hukum tindak pidana korupsi.

4. Mendukung penuh kinerja pansel KPK untuk KPK yang lebih baik. Maka jangan intervensi pansel KPK. Pansel KPK jangan takut ancaman dari luar.

5. KPK harus benar-benar diperbaiki melalui seleksi capim KPK. Aparat penegak hukum agar mengusut tuntas pihak-pihak yang memfitnah pansel KPK dengan isu yang mengada-ngada.

6. Pansel KPK harus memilih capim KPK yang berani agar dapat menjadi tumpuan masyarkat dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi di Negeri Indonesia ini.

Editor: Kiki Kurnia

Bagikan melalui:

KOMENTAR

BERITA LAINNYA