Mahasiswa dan Pemuda Kota Bandung Dukung Revisi UU KPK

Bandung Raya

Minggu, 8 September 2019 | 11:28 WIB

190908110930-mahas.jpg

Rio Ryzki Batee

PULUHAN mahasiswa dan pemuda yang tergabung dalam Front Pemuda Anti Korupsi (FPAK) melakukan aksi turun ke jalan, mendukung revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI. Dukungan tersebut karena UU KPK RI saat ini, yang dinilai sudah usang dan perlu evaluasi.

Dalam aksinya, para mahasiswa dan pemuda ini membentangkan spanduk "Revisi UU KPK, Cegah ! Makelar Kasus, Stop Intepensi Pansel KPK". Mereka juga menyuarakan dukungan dan ajakan kepada para pengunjung di Car Free Day (CFD) Dago.

"Stop polemik untuk kepentingan bangsa, kita harus mendukung revisi Undang-Undang KPK oleh fraksi-fraksi di DPR, karena UU KPK saat ini sudah terlalu usang," ungkap koordinator aksi FPAK, Anjar Tantan Januar di Kawasan Jalan Djuanda, Kota Bandung, Minggu (8/9/2019).

Menurutnya, Revisi RUU KPK RI telah menimbulkan polemik dikalangan elit politik. Dimana persoalan tersebut muncul kepermukaan, karena adanya berbagai kepentingan dari pihak-pihak yang berkepentingan.

Dikatakanya, undang-undang yang sudah terlalu lama perlu dievaluasi, termasuk ada beberapa pasal yang harus dikritisi, seperti peraturan penyadapan dan penyidikan.

"Revisi tersebut justru akan membuat masyarakat percaya dan bangga dengan KPK. KPK itu komisi yang diandalkan masyarakat, sehingga diharapkan benar-benar efektif. Oleh karena itu, jangan sampai tindakan kelihatan liar tanpa norma," terangnya.

Anjar menjelaskan bahwa rapat paripurna DPR sebelumnya menyetujui pembahasan revisi Undang -Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Kompsi (KPK). Sejumlah pasal dalam UU KPK bakal direvisi, seperti fungsi dewan pengawas dan kewenangan penyidikan.

Lebih jauh, Pasal 37A draf RUU membahas posisi dan fungsi dewan pengawas. Dewan pengawas terdiri dari lima orang yang memiliki sejumlah kewenangan terkait tugas KPK. Dewan pengawas berwenang memberikan izin penggeledahan, penyitaan, dan penyadapan dalam suatu perkara Dewan pengawas juga berwenang menyusun kode etik pimpinan dan pegawai KPK.

"KPK Harus Diawasi dan KPK Bukan LSM, maka mendukung terhadap Revisi UU KPK agar lembaga KPK itu bisa diawasi oleh instrumen pengawasan," ujarnya.

Ia menambahkan bahwa Revisi UU KPK bukan untuk melemahkan lembaga, justru untuk memasukkan poin instrumen pengawasan terhadap sepak terjang KPK. Pasal-pasal yang diubah didalam RUU KPK itu permintaan banyak pihak salah satunya pasal pengawasan.

"Dengan kewenangannya yang besar itu, maka KPK wajib diawasi, dan Front Pemuda Anti Korupsi mengapresiasi DPR yang sudah memahami aspirasi rakyat sehingga mendukung RUU KPK tersebut," tambahnya.

Editor: Dadang Setiawan

Bagikan melalui:

KOMENTAR

BERITA LAINNYA