Legislator: Pelayanan Jampersal Bagi Warga Miskin Harus Terus Berjalan

Bandung Raya

Jumat, 6 September 2019 | 10:44 WIB

190906104610-legis.jpg

ANGGOTA DPRD Kabupaten Bandung Fraksi Partai Golkar H. Cecep Suhendar meminta pelayanan jaminan persalinan (jampersal) tetap berjalan. Pasalnya, banyak warga miskin membutuhkan layanan ini.

"Pelayanan (jampersal) bagi warga miskin harus terus berjalan dan menjadi tanggung jawab pemerintah," kata Cecep kepada galamedianews.com saat dihubungi di Soreang, Jumat (6/9/2019).

Seperti diketahui, pelayanan jaminan persalinan (jampersal) untuk ibu hamil yang melahirkan dengan anggaran bersumber dari dana alokasi khusus (DAK) nonfisik APBN 2019 di Kabupaten Bandung per September tahun ini hingga Desember 2019 mendatang dihentikan.

Cecep mengatakan, di saat DAK dari pusat habis, harus menjadi tanggungan daerah, baik pemerintah Kabupaten Bandung maupun Provinsi Jabar.

"DAK habis atau dihentikan, pelayanan jampersal tak bisa dihentikan sementara. Apakah dengan dihentikannya atau habisnya anggaran untuk pelayanan jampersal itu, ibu-ibu tak boleh hamil dan melahirkan? Ya, tak bisa begitu kan," kata Cecep.

Ia mengatakan, pelayanan jampersal harus tetap berjalan dan melayani masyarakat miskin seperti biasa. Dinas terkait harus mampu mengantisipasi kebutuhan anggaran untuk pelayanan jampersal.

"DAK tak ada, maka harus segera ditangani dengan menggunakan anggaran APBD," harapnya.

Disinggung tentang solusi sebagai pengganti DAK yang sudah habis sebesar Rp 13 miliar untuk pelayanan jampersal di Kabupaten Bandung, kemudian menggunakan kepesertaan BPJS, lanjut Cecep, menggunakan kepesertaan BPJS itu ada aturannya.

"Kalau BPJS itu kembali ada aturannya, ketika masyarakat sejahtera bisa menggunakan BPJS mandiri untuk persalinan. Kalau warga kurang mampu, ada BPJS yang ditanggung pemerintah. Yaitu kepesertaan BPJS sebagai penerima bantuan iuran. Yang jelas warga miskin, mutlak ditanggung pemerintah dalam pelayanan jampersal," ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Puskesmas Cikaro dr Dita Jumarya, ketika dikonfirmasi galamedianews.com, pihaknya tak punya kewenangan untuk menjelaskan terkait teknis pelayanan jampersal. Pasalnya, di Puskesmas Cikaro tak ada Poned, sedangkan pelayanan jampersal di puskesmas yang ada poned, seperti di puskesmas lainnya.

"Saya hanya memberikan informasi dan menyampaikan sosialisasi kepada masyarakat, khususnya ibu hamil. Bahwa, pelayanan jampersal untuk warga miskin yang bersumber dari DAK nonfisik APBN 2019 sudah dihentikan per Setember 2019, sesuai dengan surat edaran dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung," kata Dita.

Ia pun turut memberikan informasi kepada warga miskin, terutama ibu hamil yang akan melahirkan (persalinan) untuk segera mengurus atau membuat surat keterangan tidak mampu (SKTM) melalui Dinas Sosial Kabupaten Bandung.

"Sedangkan untuk warga mampu untuk segera mengurus kepesertaan BPJS mandiri, di saat melahirkan sudah siap untuk membantu persalinan dalam pendanaan," katanya.

Direktur RSUD Cicalengka dr. Yani Sumpena mengatakan, dihentikan pelayanan jampersal dengan sumber anggaran dari DAK nonfisik APBN 2019, pelayanan di rumah sakit tidak terganggu.

"Pelayanan di RS tidak terganggu, sumber pembayaran dialihkan ke SKTM. Jadi, tetap berjalan seperti biasa," katanya.

Editor: Brilliant Awal

Bagikan melalui:

KOMENTAR

BERITA LAINNYA