PT APJ Nilai PD Pasar Bermartabat Melanggar Hukum

Bandung Raya

Rabu, 28 Agustus 2019 | 18:36 WIB

190828183720-pt-ap.jpg

dok

Ilustrasi.

PT Aman Prima Jaya (APJ) menilai PD Pasar Bermartabat Kota Bandung telah mengambil alih pengelolaan Pasar Andir secara paksa. Dikawal Dalmas Polda Jabar, PD Pasar membongkar paksa kunci gembok sejumlah objek vital di Pasar Andir yang dikelola PT APJ pada Jumat (23/8/2019) lalu.

Tindakan PD Pasar Bermaratabat yang menduduki Pasar Andir dianggap PT APJ telah melawan hukum, karena mereka mengaku sebagai pengelola yang sah.

"Secara hukum, kami pengelola sah. Tetapi kenapa PD Pasar dan Pemkot Bandung seolah ingin mengintimidasi kami. Hukum pun mereka labrak," kata Kuasa Hukum PT APJ, Bhaskara Nainggolan, Rabu (28/8/2019).

Dikatakannya, pada Jumat (23/8/2019) terdapat pertemuan antara jajaran direksi PT APJ dengan Pjs. Dirut PD Pasar Bermartabat, Lusi Lesminingwati dan Badan Pengawas PD Pasar, Bambang Suhari untuk membahas sinkronisasi kebijakan strategis. Namun di tengah pertemuan, tiba-tiba pihak PD Pasar meminta PT APJ menyerahkan kunci seluruh ruang objek vital Pasar Andir.

PD pasar menilai masa pengelolaan Pasar Andir oleh PT APJ telah habis pada 28 September 2016. Namun, permintaan itu ditolak karena PT APJ telah sah untuk mengelola Pasar Andir hingga 28 September 2020 sesuai putusan Badan Arbitrase Nasional  Indonesia (BANI) Bandung, pada 5 Maret 2019, dalam perkara No. 31/2018/BANI.

Majelis arbiter di BANI memutuskan hak pengelolaan Pasar Andir dari PT APJ tidak pernah terputus sejak 2009, dan berhak mengelola hingga 2020.

Ditegaskan Bhaskara, dasar hukum putusan BANI sangat kuat. Karena itulah, Bhaskara menilai langkah yang diambil  PD Pasar melawan putusan BANI.

Karena beberapa jam setelah pertemuan pada Jumat lalu itu, PD Pasar dikawal Dalmas Polda Jabar mengambil alih Pasar Andir. Karyawan  PD Pasar membongkar paksa kunci gembok sejumlah objek vital yang dikelola PT APJ.

Menurutnya, pengamanan dengan melibatkan kepolisian sangat berlebihan dan membuat suasana Pasar Andir mencekam. Dikhawatirkan, konsumen akan menghindari Pasar Andir. "Akibatnya tentu bisa menurunkan pendapatan para pedagang,” tegasnya.

Tindakan pengambilaalihan dan pembongkaran secara paksa Pasar Andir oleh PD Pasar, ungkap Bhaskara, mengandung  unsur pidana. Cara itu pun bakal menimbulkan stigma buruk pada iklim investasi di Kota Bandung. Selain memprosesnya secara hukum, pihaknya berharap wali kota bisa mengambil sikap.

"Sudah selayaknya Wali Kota Bandung, Pak Oded, mengambil sikap untuk memberikan perlindungan bagi iklim investasi di Kota Bandung," pungkasnya.

Sementara itu Pjs Dirut PD Pasar Bermartabat, Lusi Lesminingwati membantah adanya pengambilalihan secara paksa. Tindakan yang dilakukan PD Pasar Bermartabat Kota Bandung untuk Pasar Andir adalah pengaman aset karena PKS (perjanjian kerja sama) sudah berakhir pada 28 Agustus 2016.

"Bukan pengambilalihan tapi pengamanan aset yang dilakukan oleh PD Pasar berdasarkan fakta hukum yang ada, yaitu PKS antara PD Pasar Bermartabat dengan PT APJ telah habis sejak  27 Agustus 2016," ungkap Lusi.

Sejak saat itu, ungkapnya, tidak pernah dilakukan serah terima oleh PT APJ, padahal PD pasar sudah mengingatkannya. "Kita telah ingatkan lewat surat beberapa kali," ungkapnya.

Terkait putusan BANI, kata Lusi, PD Pasar tidak bisa mengeksekusinya khususnya berkenaan dengan  perpanjangan pengelolaan 2 tahun dari 2018 sampai 2020 karena tidak sesuai dengan prinsip-prinsip kerja sama yang tertuang dalam PP  54/2017 tentang BUMD.

Sementara keterlibatan aparat kepolisian dalam  pengamanan aset, ungkap Lusi, tujuannya untuk mengamankan obyek vital yang berdasarkan kesepakatan di lapangan bahwa tidak boleh ada sarana prasana yang dikunci sehingga aktivitas pedagang dan pembeli tidak terganggu.

"Kita pun per hari kemarin sudah muali melakukan perbaikan beberapa aset Pasar Andir seperti, perbaikan escalator, perbaikan keramik koridor dan lainnya," tandasnya.

Langkah pengamanan yang dilakukan PD Pasar ini pun mendapat dukungan dari para pedagang. Dukungan itu ditunjukkan melalui surat yang disertai dengan tandatangan masing-masing pedagang.

Editor: Dadang Setiawan

Bagikan melalui:

KOMENTAR

BERITA LAINNYA