Pilkades Karang Tunggal Bakal Kekurangan Dana

Bandung Raya

Rabu, 21 Agustus 2019 | 16:16 WIB

190821161719-pilka.jpg

Engkos Kosasih

PANITIA pemilihan kepala desa (Pilkades) Karang Tunggal Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung dipastikan akan mengalami kekurangan anggaran pada pelaksanaan pilkades yang bakal digelar pada 26 Oktober 2019 mendatang. Kepastian itu sudah bisa diperkirakan sampai hari Rabu (21/8/2019) ini, panitia pilkades sudah menghabis anggaran tahapan pilkades antara Rp 20 juta sampai Rp 30 juta.

Ketua Panitia Pilkades Karang Tunggal Enang Suhayat mengatakan, panitia pilkades memperkirakan bakal kekurangan anggaran itu setelah menghitung daftar pemilih sementara (DPS) dari daftar pemilih tetap (DPT) Pilpres 2019 mencapai 3.836 pemilih ditambah 2,5 persen.

"Coba kita hitung, pemerintah menyiapkan anggaran Rp 10.000 per pemilih. Dengan jumlah pemilih 3.836 orang, panitia pilkades bakal menerima anggaran Rp 38.360.000. Sementara panitia pilkades sudah menghabiskan anggaran Rp 20 juta sampai Rp 30 juta, untuk tahapan pilkades dan kebutuhan operasional lainnya," kata Enang kepada galamedianews.com di Kecamatan Paseh, Rabu siang.

Dengan anggaran yang akan disiapkan pemerintah sebesar itu, imbuh Enang, khusus untuk kebutuhan anggaran testing bakal calon kepala Desa Karang Tunggal sebanyak 10 pendaftar itu, membutuhkan anggaran Rp 3 juta/orang.
"Kalau satu orang kebutuhannya Rp 3 juta, dan ini 10 bakal calon kepala desa, artinya anggaran yang harus disiapkan panitia pilkades sebesar Rp 30 juta," katanya.

Sementara dalam pelaksanaan pilkades masih lama, ungkap Enang, masih membutuhkan anggaran yang cukup besar. Untuk memenuhi kekurangan anggaran itu, Enang menuturkan, masih menjadi pembahasan di jajaran panitia pilkades.

"Dalam pelaksanaan pilkades serentak di Kabupaten Bandung ini, terbentur aturan tak boleh memungut kepada semua bakal calon kepala desa, baik dalam bentuk infaq maupun shodaqoh juga tak boleh," ucapnya.

Karena anggaran belum bisa dicairkan dari pemerintah, Enang menyebutkan, panitia untuk memenuhi kebutuhan anggaran sementara menggunakan dana talangan. "Karena tahapan pilkades harus tetap dilaksanakan, khususnya yang membutuhkan anggaran kita pinjam ke Bumdes. Ada juga menggunakan anggaran pribadi masing-masing panitia, karena kita berharap pilkades Karang Tunggal berlangsung sukses tanpa ekses," tuturnya.

Namun di saat ada sejumlah pihak yang memberikan bantuan swadaya dengan sukarela, Enang mengungkapkan panitia tak menolaknya. "Jika ada pihak yang membantu, ya diterima. Apalagi pemberiannya ikhlas. Tapi dengan syarat, panitia tak meminta. Misalnya, ada warga yang memberikan makanan berupa buah-buahan untuk kegiatan pilkades. Alhamdulillah, untuk suksesnya pilkades ada pihak-pihak yang membantu," katanya.

Enang menuturkan, puluhan juta rupiah anggaran yang sudah dihabiskan panitia pilkades itu, di antaranya untuk pengadaan alat peraga kampanye, pengumuman pilkades, penyusunan daftar pemilih tetap, pakaian seragam panitia, alat tulis kantor, operasional tahapan pilkades dan kebutuhan lainnya.

"Sementara kebutuhan anggaran pilkades itu diperkirakan mencapai Rp 70 juta sampai Rp 80 juta, sehingga kekurangannya cukup besar," katanya.

Ia mengatakan, untuk memenuhi kebutuhan anggaran pilkades itu, panitia pilkades masih menyusun proposal usulan anggaran. "Setelah proposalnya selesai diperbaiki, pada Kamis (22/8/2019) atau Jumat (23/8/2019), akan disampaikan ke pihak kecamatan untuk diverifikasi dulu sebelum disampaikan panitia pilkades ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bandung," jelasnya.

Ia berharap, setelah usulan proposal anggaran itu sampai ke dinas pada akhir Agustus 2019 ini, anggaran pilkades bisa segera dicairkan. "Ini dalam upaya memperlancar pilkades serentak," pungkasnya.

Editor: Endan Suhendra

Bagikan melalui:

KOMENTAR

BERITA LAINNYA