KPK Harus Usut Program RIPH Bawang Putih Kementan

Bandung Raya

Selasa, 20 Agustus 2019 | 08:13 WIB

190820081517-kpk-h.jpg

KEMENTERIAN Pertanian (Kementan) telah menerbitkan rekomendasi impor produk hortikultura (RIPH) sebanyak 603.000 ton bawang putih kepada 55 importir pada tahun ini. Namun, ternyata ada indikasi suap yang terjadi dalam impor bawang putih. Sejumlah kalangan mendesak KPK untuk menelisik dan mengaudit penerbitan RIPH oleh Kementan.

Anggota Komisi IV DPR dari Fraksi Gerindra Darori Wonodipuro mendukung KPK agar mengaudit dan mengusut RIPH. Sehingga diketahui titik mana yang menjadi celah adanya dugaan praktik korupsi.

"Pendapat saya perlu adanya audit RIPH sehingga akan diketahui di titik mana yang lemah. Dengan begitu akan diketahui dan sebagai bahan perbaikan aturan ke depan," kata Darori dalam siaran persnya, Selasa (20/8/2019).

Menurutnya, KPK pun diminta untuk terus mengusut pihak-pihak lain yang diduga terlibat dalam kasus tersebut.

Ketua Asosiasi Hortikultura, Anton Muslim Arbi di lain kesempatan mengatakan RIPH mengenai bawang putih yang menjerat anggota DPR RI Fraksi PDI-P I Nyoman Dhamantra, patut diselidiki lebih jauh oleh pihak berwenang. Kebijakan RIPH di bawah naungan Kementan dinilainya rentan melahirkan pengusaha nakal yang akan mengambil jalur pintas untuk mengantongi rekomendasi dan mendapatkan perizinan nantinya.

Arbi pun mendorong KPK memberantas gabungan perusahaan sejenis yang bertujuan mengendalikan produksi, persaingan, dan harga, atau mafia kartel, khususnya terkait bawang putih di Kementan. Bukan tidak mungkin, kasus suap serupa Nyoman Dhamantra sering terjadi lantaran luputnya pengawasan penegak hukum.

"Kasus seperti ini kerap melibatkan pengusaha nakal dan oknum birokrat, sehingga penting sekali diselidiki, terutama yang merugikan masyarakat," ujarnya.

Kewenangan Kemendag dan Kementan diakui sering tidak sinkron, terutama menyangkut izin Surat Persetujuan Impor (SPI). Sebab sudah bermasalah sejak pengusaha tersebut mengurus surat rekomendasi di Kementan.

Di kesempatan lain, Pakar Hukum Pidana dari Universitas Al Azhar Indonesia, Prof Dr Suparji Ahmad mengatakan, pemberantasan praktik suap izin rekomendasi impor bawang putih harus dibedah KPK hingga ke akar-akarnya. Jika tidak, maka praktek jual beli perizinan ini akan terus terjadi.

"Cara KPK mengungkap menjadi obat mujarab bagi pemberantasan suap, sehingga proses perizinan kita lebih baik, jadi harus sampai akarnya. Harus dibongkar siapa yang terlibat. Jangan hanya di permukaan, Seringkali penegakan hukum kita tidak tuntas, masih banyak misteri, siapa yang ikut serta, turut membantu, dan aktor intelektualnya," ujarnya.

Suparji mengatakan, praktik suap di bidang pertanian dan ekonomi ini menghambat laju pertumbuhan ekonomi Indonesia. Suap perizinan ini, lanjutnya, juga mengganggu perkembangan iklim usaha.

"Padahal sudah banyak kebijakan deregulasi, debirokratisasi, namun suap menyuap ini masih saja terjadi, artinya obat yang ada belum mujarab, diharap penegakan hukum yang berat bisa menjadi obat yang efektif," tuturnya.

Suparji mengaku tidak heran ada praktik suap dari swasta ke oknum pemerintahan. Menurutnya, untuk menimbulkan efek jera, perlu ada penerapan hukuman yang komprehensif, selain berat juga pemiskinan.

Anggota Dewan Pertimbangan Aliansi Masyarakat Sipil Untuk Indonesia Hebat (Almisbat) Saiful Bahari menambahkan mendesak komisi antirasuah membongkar pengurusan RIPH mengenai bawang putih. Dia bahkan sudah lapori data masalah ini ke KPK pada pekan lalu.

"Masalah yang harus diperhatikan yakni menyangkut soal kartel, monopoli, jual-beli kuota dan terkait wajib tanam bawang putih. Kami minta KPK mengusut tuntas, tidak hanya di kalangan swasta, tetapi juga di kementerian," kata Saiful saat melapor ke kantor KPK pekan lalu.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah juga menegaskan, lembaganya tengah fokus mengusut kasus ini. Penyidik sedang mengkaji sejumlah alat bukti dokumen terkait izin impor bawang putih yang didapat dari serangkaian penggeledahan di beberapa lokasi.

Febri memastikan, penyidiknya akan memeriksa sejumlah pihak yang dianggap relevan dengan perkara ini. "Nanti saya pastikan lagi ke publik saat pemeriksaan saksi," Kata Febri.

Sementara itu, Direktur Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian, Prihasto Setyanto menegaskan bahwa Kementan memiliki aturan guna melindungi pangan yang akan dikonsumsi masyarakat lewat Permentan Nomor 38 Tahun 2017 j.o. 24 Tahun 2018.

Proses impor yang dilakukan Kementan hanya sekedar memberi rekomendasi teknis seperti mengatur persyaratan keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT), melengkapi hasil analisis resiko organisme pengganggu tumbuhan dari Badan Karantina Pertanian serta menyertakan sertifikat Good Agricultural Practices (GAP) berstandar internasional.

Berikutnya adalah melakukan registrasi bangsal panen dari negara asal dan data kapasitas produksi dari kebun atau lahan yang telah diregistrasi di negara asal. Artinya sama sekali tidak mengatur besaran volume.

Selanjutnya, kata Prihasto, rekomendasi RIPH yang diterbitkan itu disampaikan kepada Kementerian Perdagangan (Kemendag) melalui portal Indonesia National Single Window (INSW), sebagai syarat diterbitkannya Surat Persetujuan Impor (SPI) oleh Kemendag.

"Jadi sekali lagi, saya ingin menegaskan disini bahwa Kementan tidak mengatur besaran volume bawang putih yang akan diimpor. Selama importir bisa memenuhi semua persyaratan teknis, serta wajib tanam dan berproduksinya ya RIPH diberikan,” katanya.

Editor: Kiki Kurnia

Bagikan melalui:

KOMENTAR

BERITA LAINNYA