DLH KBB akan Luncurkan Aplikasi Pelaporan Dokumen Amdal

Bandung Raya

Selasa, 13 Agustus 2019 | 21:00 WIB

190813204512-dlh-k.png

MASIH banyaknya perusahaan industri yang lalai dalam melaporkan secara rutin mengenai Analisis Dampak Lingkungan (Amdal), membuat Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bandung Barat meluncurkan aplikasi pelaporan dokumen lingkungan. Hal tersebut untuk mempermudah Pemerintah Daerah melakukan pemeriksaan dokumen.

"Terkait izin dan pelaporan dokumen pemeriksaannya, nantinya akan dilakukan secara online. Namun, sekarang aplikasi ini masih dalam tahap di ujicobakan," ujar Kepala Bidang (Kabid) Tata Kelola Lingkungan Hidup pada DLH Kabupaten Bandung Barat, Zamilia Floreta di Ngamprah, Selasa (13/8/2019).

Berdasarkan data DLH Kabupaten Bandung Barat pada 2018 lalu, dari 370 perusahaan hanya 60 di antaranya yang rutin melaporkan mengenai Amdal ini. Dengan adanya pelaporan online tersebut, diharapkan dapat mempercepat dan memudahkan perusahaan indusri dalam melaporkan dokumen.

"Laporan dokumen lingkungan saat ini dilakukan per setiap 6 bulan. Adanya aplikasi ini, perusahaan yang akan melaporkan amdal akan dipermudah. Namun, untuk aplikasi belum bisa digunakan secara online, karena kini masih ada point-point yang lagi dimatangkan. Yang jelas kami inginnya secepatnya," katanya.

Zamilia menerangkan, setiap laporan dari perusahaan itu akan menjadi evaluasi pihaknya dalam melakukan penataan lingkungan. Sehingga, perusahaan terutama yang memiliki Izin Pengelolaan Limbah Cair (IPLC) bisa tertib dalam melaporkan dokukem.

"Sekarang kita sedang data terus perusahaan yang belum melaporkan dokumen, terutama dokumen mengenai amdal. Karena pelaporan rutin ini akan menjadi bahan evaluasi kami nantinya," ungkapnya.

Dirinya menambahkan, sejauh ini sudah ada progres terkait pelaporan. Meski begitu, pihaknya akan terus melakukan sosialisasi kepada Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kabupaten Bandung Barat.

Seperti diketahui, pada pada hasil penilaian Program Penilaian Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan (Properda) dari Jawa Barat 2017-2018 lalu, puluhan perusahaan di Kabupaten Bandung Barat mendapatkan rapor merah. Adapun faktor perusahaan tersebut masuk daftar merah, di antaranya karena pada pelaporan uji emisi terdapat paremeter bahwa air yang melebihi baku mutu.

"Pengawasan sangat penting dilakukan, itu agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dapat di pastikan tidak akan ada pencemaran lingkungan," kata Kabid Pengendalain Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup (P2KLH) pada DLH Kabupaten Bandung Barat, Aam Wiriawan.

Editor: Kiki Kurnia

Bagikan melalui:

KOMENTAR

BERITA LAINNYA