Apindo Jabar Adukan SK Rekomendasi Bupati Karawang Soal UMSK ke Ombudsman

Bandung Raya

Selasa, 13 Agustus 2019 | 17:29 WIB

190813173030-apind.jpg

Rio Ryzki Batee

ASOSIASI Pengusaha Indonesia (Apindo) Jawa Barat adukan SK Rekomendasi Bupati Karawang ke Ombudsman, terkait Upah Minimum Sektoral Khusus (UMSK). Laporan tersebut, dikarenakan SK rekomendasi UMSK yang dinilai melanggar perundang-undangan.

Ketua Dewan Pertimbangan Apindo Jabar, Dedy Widjaja mengatakan, SK rekomendasi UMSK bupati Kabupaten Karawang, tidak sesuai dengan ketentuan UU no 13 tahun 2003 dan Permenaker RI no 15 tahun 2018. Lebih jauh, perumusan tersebut tanpa melibatkan DPK Apindo Kabupaten Karawang.

"SK Rekomendasi bupati karawang ke Jabar tahun 2019, sudah melanggar ketentuan perundang-undangan. Maka kami telah mengadukan ke Ombudsman RI dan Mendagri RI," ungkapnya kepada wartawan di Kawasan Jalan Surapati, Kota Bandung, Selasa (13/8).

Menurutnya, selain melanggar undang-undang jika SK Gubernur terkait UMSK dikeluarkan akan berdampak pada sektor usaha padat karya seperti garmen dan tekstil. Mengingat penyamarataan upah, baik kepada perusahaan kecil, menengah hingga besar. Akibatnya akan banyak perusahaan yang collaps yang akhirnya menyumbangkan angka pengangguran di Kabupaten Karawang.

"Jika tidak mencapai hasil yang diharapkan maka, jalan terakhir kami akan meneruskan perkara ini ke PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara)," katanya.

Ketua DPK Apindo Kabupaten Karawang, Abdul Syukur mengatakan, sesuai aturan yang berlaku bahwa upah sektoral berdasaekan kesepakatan sejumlah perusahaan. Lebih jauh, angka upah yang dirumuskan dalam SK rekomendasi bupati karawang lebih tinggi dari nilai upah sektoral sebelumnya.

Berdasarkan data yang dimilikinya, angka upah pada SK Rekomendasi UMSK tersebut pada 20 sektor, sedangkan yang paling tinggi yakni Rp 4,9 juta. Sementara itu, akibat persoalan pengupahan karyawan, pada saat ini mulai banyak perusahaan yang tutup atau pindah ke kota atau provinsi yang lain.

"Jumlah pekerja industri pakaian jadi atau tektil mengalami penurunan yang signifikan, dari yang sebelumnya 27.650 orang kini tinggal 2.253. Artinya banyak pengangguran yang disumbangkan dari sektor ini saja," ujarnya.

Sementara Anggota Dewan Pengupahan Jawa Barat, Asep Hendra Maulana mengatakan, SK Rekomendasi bupati Karawang telah mencatut nama Dewan Pengupahan Jawa Barat. Padahal pihaknya tidak pernah melakukan konsultasi dengan pihak bupati karawang.

"Dalam SK rekomendasi itu, disebutkan 'hasil konsultasi dengan Dewan Pengupahan Jabar', tapi kami tidak pernah melakukannya. Maka rekomendasi ini cacat hukum, dan jadi salah satu dasar untuk keputusan Ombudsman," tambahnya.

Editor: Kiki Kurnia

Bagikan melalui:

KOMENTAR

BERITA LAINNYA