12 Perusahaan di Kab. Bandung Dapat Sanksi

Bandung Raya

Kamis, 18 Juli 2019 | 17:38 WIB

190718174032-12-pe.jpg

net

Ilustrasi.

SAMPAI Juli 2019 ini, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung sudah melayangkan sanksi hukum administrasi berupa paksaan pemerintah terhadap 12 perusahaan di Kabupaten Bandung. Paksaan pemerintah yang merupakan sanksi hukum administrasi terberat yang dilayangkan pemerintah itu, jumlahnya lebih sedikit jika dibandingkan dengan tahun lalu mencapai sekitar 50 perusahaan.


Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bandung H. Asep Kusumah kepada wartawan usai, Kamis (18/7/2019) menuturkan, jika melihat jumlah industri yang cukup banyak di Kabupaten Bandung, perusahaan yang diberikan sanksi tertinggi administrasi itu diperkirakan akan terus bertambah.

"Tetapi ada sedikit kegembiraan, belum ada perusahaan yang mendapatkan sanksi paksaan pemerintah dua kali. Kalau pun ada beda pelanggaran hukumnya," katanya.

Asep turut menyinggung salah satu pabrik di kawasan Cisirung Dayeuhkolot Kabupaten Bandung yang diberikan sanksi paksaan pemerintah. Meski sebelumnya, di antara industri tersebut mengusung industri bersih, produksi bersih, ramah lingkungan dan menghasilkan produksi yang bagus.

"Ternyata, perusahaan di Cisirung itu kena juga kemarin. Ini persoalan perilaku, peradaban. Ini yang harus dijaga. Saat diberikan sanksi, beragam alasan, di antaranya persoalan operator dan ada kerusakan," katanya.

Asep menegaskan, perusahaan yang diberikan sanksi hukum tersebut, karena ada saluran limbah yang diduga ilegal. Saluran limbah dari perusahaan industri tersebut tidak disalurkan ke instalasi pengolahan air limbah (IPAL) Cisirung.

"Pelanggarannya ada saluran pembuangan limbah lain yang tidak disalurkan ke IPAL Cisirung. Adanya saluran limbah ilegal, jelas ini pelanggaran. Pembuangan limbah di saluran ilegal itu tidak memenuhi baku mutu. Sehingga dilakukan paksaan pemerintah sebagai sanksi administrasi tertinggi," ucapnya.

Ia pun turut menyikapi persoalan pencemaran lingkungan yang disebabkan PT. Peka di Desa Tegalluar Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung. "Hasil investigasi lapangan, perusahaan daur ulang plastik bekas tersebut belum ada izinnya. Sedangkan DLH bergerak di perusahaan yang berijin, sesuai dengan Undang-Undang penaatan hukum yang sudah diberikan perijinan," katanya.

Terkait dengan persoalan perusahaan tersebut, kata Asep, DLH berkoordinasi dengan Satpol PP Kabupaten Bandung untuk melakukan upaya hukum. "Perusahaan tersebut melanggar semua perda," tegasnya.



Editor: Dadang Setiawan

Bagikan melalui:

KOMENTAR

BERITA LAINNYA